Page 546 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI
P. 546
Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
menggunakan jalan diplomasi dari pada konfrontasi fisik. Menurut
21
Leirissa dkk, penggunaan jalan diplomasi ini dilakukan terkait dengan
masalah politik di Maluku.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Maluku memang
mendapat tanggapan dari masyarakat terutama kelompok pemuda di
Ambon. Namun, kondisi di Ambon yang pada Desember 1945 sudah
berada di bawah kekuasaan pemerintahan NICA, maka para pemuda
belum dapat melaksanakan aksi-aski mereka. Menurut Leirissa, berita
22
proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah diterima oleh para
pemimpin pergerakan dan para pemuda, namun mereka tidak dapat
melakukan aksi karena politik dan militer di Ambon. Upaya ekspedisi
Merah Putih dari Jawa merupakan suatu dorongan yang kuat untuk turut
23
mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, berita proklamasi
hanya dimunculkan lewat surat kabar dan radio di luar Maluku dan
akhirnya informasi tersebut dapat diketahui masyarakat di Maluku.
Di Ternate misalnya, upaya untuk menyebarluaskan berita
proklamasi dilakukan melalui surat kabar Menara Merdeka. Para
pemuda selalu memonitor kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta dan
kemudian disampaikan kepada masyarakat. Upaya ini berlangsung dari
Maluku Utara sampai ke Minahasa melalui organisasi politik persatuan
Indonesia dan Menara Merdeka. Sebelum koran Menara Merdeka lahir,
di Ternate telah ada koran-koran lain seperti Maluku Utara milik Po Su
Poa dan Utusan dari F.Kansil yang berasal dari Sangihe Talaud.
Pemimpin redaksi dari Menara merdeka, Arnold Mononutu, kemudian
digantikan seorang pemuda keturunan Arab yaitu Umar.
24
Dalam perkembangan kemudian, tampak Sultan Ternate
Muhammad Djabir Syah cenderung mendukung pemerintah federal.
Terdapat beberapa hal yang mendorong Sultan bersikap demikian:
pertama, ada rasa hutang budi terhadap pemerintah kolonial Belanda
yang telah menyelamatkan; kedua, ada rasa kekhawatiran tersendiri
bagi sultan, jika wilayah kesultanan Ternate dimasukkan bagian dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pengaruh
sultan dengan sendirinya akan berkurang; ketiga, Sultan benar-benar
menyadari apabila wilayah Kesultanan Ternate berintegrasi dengan
NKRI, maka jabatan yang dipercayakan kepadanya di bawah
25
pemerintahan kolonial Belanda dengan sendirinya akan hilang.
534
