Page 261 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015
P. 261

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern










                                              BAB VI

                                MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

                                         DAN ORDE BARU






                 6.1.    Pendahuluan
                        Di  penghujung  masa  pemerintahan  militernya  di  Indonesia,
                Jepang  memberi  peluang  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  membicarakan
                persiapan kemerdekaan melalui badan yang dibentuk pada Maret 1945.
                Ini merupakan salah satu bentuk realisasi ‘janji kemerdekaan’yang akan
                ‘diberikan’   Jepang   kepada   bangsa    Indonesia.   Faktor   yang
                melatarbelakangi  tindakan  itu  adalah  karena  Jepang  mengalami
                kekalahan  di  berbagai  medan  pertempuran  melawan  pasukan  Sekutu.
                Badan  yang  diberi  nama  Dokuritsu  Zyunbi  Cosakai  atau  Badan
                Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
                terdiri dari 60 anggota. Panitia Hukum dasar terdiri dari 19 anggota di
                bawah  pimpinan  Ir.  Sukarno.  Sebagian  anggota  dari  kepanitiaan  itu
                duduk  pula  dalam  Panitia  Kecil  Perancang  UUD  dipimpin  Mr.
                Soepomo.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  BPUPKI  melaksanakan
                sidang-sidang  resmi  dan  tidak  resmi.Sidang  resmi  pertama  28  Mei
                hingga 1 Juni dan sidang resmi kedua antara 10—17 Juli 1945 untuk
                membahas  dasar  negara,  wilayah  negara,  kewarganegaraan,  dan
                rancangan  UUD  yang  dipimpin  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat.
                Adapun  sidang  tidak  resmi  dihadiri  38  orang  anggota  BPUPKI,
                berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan kedua. Sidang-
                sidang  ini  membahas  rancangan  Pembukaan  UUD  1945  dibawah
                pimpinan Ir. Sukarno.





                                              Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya   253
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266