Page 263 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Perspektif historis memberi sumbangan penting bagi upaya untuk
memahami perjalanan pemikiran bangsa Indonesia dalam mewujudkan
kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena pengalaman masa lalu
sebagai bangsa yang dijajah oleh kolonialisme dan imperialisme asing
itulah lalu tampak dengan jelas dalam alinea pertama Pembukaan UUD
1945: “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.
Sedangkan makna perjuangan bangsa dalam melawan dan mengakhiri
penjajahan sehingga dicapainya kemerdekaan terungkap dalam alinea
ke-dua “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Kemiskinan dan kebodohan adalah dua kondisi kehidupan
masyarakat Indonesia yang terus menerus diperangi, justru ketika
kemerdekaan dalam arti politik sudah dicapai. Itu artinya bahwa usia
kemerdekaan Indonesia telah diperingati ke-68, masih saja terdengar
adanya pertanyaan kapan kemerdekaan yang “sesungguhnya” telah
tercapai. Itu artinya masih terdapat masalah mendasar bagi bangsa
Indonesia yang belum diatasi dengan memuaskan, yakni kemiskinan dan
kebodohan. Angka kemiskinan sekitar kurang lebih 30 juta jiwa
penduduk yang dianggap moderat tentu harus disikapi serius. Demikian
pula dengan data yang mengemukakan bahwa kurang lebih separuh
penduduk Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar. Pertanyaan
besarnya adalah bagaimana hidup sejahtera segera terwujud. Pengertian
sejahtera seperti yang dimaknai sebagai makmur dan aman sentosa.
Konsep makmur tentu menunjuk pada kondisi sosial-ekonomi yang baik
yang mendukung kehidupan dasar manusia. Sedangkan aman sentosa
mestilah menunjuk pada kondisi negara yang mampu menjaga
kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Permasalahan bangsa ini masih
relevan, kalau bukan malahan isu-isu kedaulatan pangan sama
krusialnya dengan kedaulatan negara dalam arti politik, yang justru kini
semakin mencuat.
Tujuan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pemerintahan
NKRI untuk mewujudkannya. Tulisan ini memaparkan perjalanan
pemikiran bangsa mengenai kenegaraan dan pemerintahan dalam
periode demokrasi : parlementer, terpimpin dan Pancasila. Tulisan ini
tidak mengambil tema filsafat pemikiran atau sejarah pemikiran yang
ketat, tetapi merupakan paparan sejarah mengenai pemikiran yang
dikaitkan dengan sejarah dalam arti apa yang terjadi. Pemikiran di sini

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 255