Page 265 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

6.2. Kekecewaan Terhadap Demokrasi Parlementer :
Kembali ke UUD 1945
Selepas perang kemerdekaan (1945-1949) muncul harapan yang
tinggi dari masyarakat Indonesia agar segera terwujud hidup yang aman
dan sejahtera. Tentu saja aspirasi tersebut sangat wajar mengingat
perang telah mengakibatkan banyak penderitaan dan keadaan tidak
menentu. Banyaknya prasarana yang hancur sehingga tidak mudah bagi
pemerintah dan masyarakat untuk segera memperbaiki keadaan
perekonomian yang memenuhi harapan. Namun keinginan yang wajar
itu tidak terpenuhi bahkan memunculkan rasa frustasi yang
berkepanjangan. Kehidupan bangsa dalam periode sesudah masa perang
itu diwarnai dengan ketidakstabilan pemerintahan karena sering
bergantinya kabinet. Banyak program yang seharusnya untuk mengatasi
masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terbengkelai. Benih-
benih kekecewaan terhadap kondisi itu mulai mengemuka.
Persoalan yang segera dihadapi bangsa Indonesia di awal periode
itu justru yang mengemuka pada aspek politik adalah soal bentuk negara
serikat dan konstitusi Sementara (UUDS) tahun 1950. Republik
Indonesia Serikat (RIS) yang menerima “penyerahan kedaulatan” dari
Belanda pada Desember 1949, bukan merupakan bentuk negara
sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan. Tidak
itu saja tetapi juga karena ada anggapan kuat bahwa bentuk negara
federal yang sebagian besar terbentuk oleh karena disponsori H.J. van
Mook maka hal itu tidak ada alasan lain kecuali untuk menghancurkan
Republik Indonesia. Ide van Mook yang menawarkan bentuk negara
yang cocok bagi masyarakat kepulauan yang beragam sukub angsa dan
kebudayaannya dianggap logis dan oleh sebabi itu ditrima di banyak
daerah. Van Mook kemudian mensponsori untuk menyelenggarakan
Konferensi Malino 1946, yang merupakan awal dorongan pembentukan
negara bagian atau federal di Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus
1945. Gagasan ini dimungkinkan oleh karena melalui NICA yang
hendak mendirikan kembali penjajahan, mendapat lahan yang subur dari
sikap dukungan daerah terutama di luar Jawa.
Begitulah maka berbagai tuntutan dari berbagai kalangan dalam
masyarakat dan daerah untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk
negara kesatuan RI. Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri
berperan besar dalam upaya mewujudkan terbentuknya NKRI.
Sementara itu UUD 1950 yang mengamanatkan praktik pemerintahan
negara dijalankan dengan sistem parlementer dianggap tidak sesuai

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 257