Page 266 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

dengan demokrasi yang berkepribadian bangsa Indonesia. Dekrit
Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang menyatakan konsitusi negara
kembali ke UUD 1945 menandai bermulanya ciri kehidupan politik yang
kemudian disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Periode 1950-1957
dalam sejarah bangsa kita memperlihatkan ketidakstabilan politik.
Herbert Feith memilih istilah untuk menyebut periode itu sebagai masa
“demokrasi konstitusional”.
Menurut konstitusi 1950 sistem pemerintahan kita adalah
parlementer. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Wilopo
menyebut periode ini sebagai “zaman pemerintahan partai-partai dan
kelemahan-kelemahannya”. Wilopo juga menyebut masa ini sebagai
“zaman kabinet silih berganti”. Proses demokratisasi sebenarnya telah
dicoba dalam periode itu. Feith mengemukakan mengenai faktor yang
menyebabkan kegagalan zaman demokrasi parlementer. Terdapat enam
faktor: kaum sipil memainkan peran dominan; partai-partai politik
mempunyai kedudukan sangat penting;persaingan untuk merebut
kekuasaan menghargai “rules of the game“ yang erat dengan konstitusi;
kebanyakan elite politik memiliki jenis kesetiaan yang berkaitan dengan
demokrasi konstitusional; kebebasan sipil dilanggar dan pemerintah
menggunakan kekerasan.
Kegagalan demokrasi parlementer menurut Wilopo, yang menyebut
periode itu sebagai “zaman pemerintahan partai-partai”, karena
seringnya terjadi pergeseran dukungan partai terhadap kabinet.
Pergeseran itu dapat berarti adanya partai yang menarik dukungan
kepada pemerintah dengan menarik menteri-menterinya mundur,
sehingga kabinet tidak dapat bertahan lama. Kelemahan lain adalah soal
tawar-menawar alias “dagang sapi” di dalam pembentukan kabinet.
Fraksi-fraksi besar pendukung kabinet tidak selalu mampu
menanggulangi kumpulan fraksi-fraksi sedang dan kecil, yang selalu
dapat menjadi oposisi, dan akhirnya menjatuhkan kabinet.

6.3. Kepribadian Nasional Masa Demokrasi Terpimpin
Gagalnya percobaan untuk menerapkan demokrasi parlementer
telah mendorong lahirnya jenis tawaran baru demokrasi yang lain yang
disebut “demokrasi terpimpin”. Protagonis sistem politik Indonesia
dalam periode berikutnya itu adalah Presiden Soekarno yang didukung
militer, khususnya Angkatan Darat. Presiden Soekarno muncul kembali
di panggung politik setelah negara menghadapi ancaman perpecahan

258 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya