Page 271 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

dipaksakan menerimanya dengan jalan terror dan intimidasi,
maka konsepsi itu pada dasarnya sudah gagal” (Lubis ed, 1986:
18-19).
Umumnya kemudian orang percaya bahwa dengan mengadakan
pemilihan umum akan menjadi jalan bagi kestabilan politik dan
pemerintahan. Sejak dirancang pada tahun 1946, pemilu dapat
dilaksanakan pada tahun 1955 yakni untuk memilih anggota
Konstituante yang akan menetapkan UUD dan anggpota parlemen
(Dewan Perwakilan Rakyat). Meskipun Pemilu 1955 sebagai proses
demokrasi merupakan prestasi tersendiri yang tercatat dengan tinta emas
sejarah karena berjalan lancar aman dan sukses, namun dalam
kenyataan kestabilan politik tidak segera terwujud.
Pertikaian partai dalam membentuk kabinet masih terus
berlanjut. Tuntutan PKI sebagai peraih keempat peroleh terbanyak
Pemilu untuk membentuk “kabinet empat kaki” tidak terlaksana.
Sementara itu gejolak daerah dengan lahirnya PRRI dan Permesta
mendorong Presiden Sukarno tampil dengan pemikiran untuk
menjadikan nilai-nilai kepribadian bangsa sebagai landasan membangun
bangsa. Pada bulan Februari 1957 Sukarno mengemukakan Konsepsi
Presiden.

Pemilihan Umum 1955 yang semula diharapkan sebagai jalan
keluar yang dapat mengatasi kemelut dan keidakstabilan politik ternyata
tidak menjadi kenyataan. Pemilu sebagai upaya untuk memperkuat
sistem politiki demokrasi liberal tidak berhasil. Ketidakstabilan politik
menjadi faktor minimnya upaya yang dapat dilakukan dalam bidang
ekonomi khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
sebab itu untuk mewujudkan stabilitas politik, Presiden Sukarno
mengumumkan gagasannya pada 21 Februari 1957 diberi judul “
menyelamatkan republik Indonesia”. Pernyataan ini dikenal sebagai
“Konsepsi Presiden” yang menegaskan bahwa pada dasarnya bahwa
sistem politik yang terbaik dan paling cocok bukan praktik demokrasi
liberal yang liar, demokrasi “zonder” pimpinan. Lebih lanjut Presiden
Sukarno menganjurkan agar dibentuk pemerintah “stijl baru”.
Pidato Presiden Sukarnountuk memperbaiki sistem politik dan
kehidupan bernegara yang sedang mengalami keterpurukan meskipun
Pemilu sudah diselenggarakan, tidak cukup hanya dengan melakukan
perombakan kabinet.

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 263