Page 14 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Strategi Perusahaan

Tata Kelola Kebijakan (2 dari 5)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
4. Tata Kelola Kebijakan: Kebijakan Umum:
1. Kebijakan Umum berisi ketentuan yang sifatnya mengatur secara umum, bersifat strategis, dan/atau berdampak
sistemik pada keberlangsungan kegiatan Perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan
pengejawantahan visi dan misi Perusahaan, implementasi dari maksud dan tujuan Perusahaan yang terdapat
dalam Anggaran Dasar. Kebijakan Umum disusun sebagai salah satu sarana untuk mendorong Manajemen dalam
mengambil keputusan dengan batasan kewenangan yang telah ditentukan.
2. Perumusan, penyusunan, dan penetapan Kebijakan Umum harus memperhatikan asas-asas dan kaidah-kaidah
sebagai berikut:
1. Asas yang digunakan adalah asas Good Corporate Governance, yaitu:
1. Transparansi (Transparency). Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
Perusahaan;
2. Akuntabilitas (Accountability). Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara
efektif;
3. Pertanggungjawaban (Responsibility). Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian di
dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (Independency). Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (Fairness). Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
2. Kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Fakta yang Konkret dan Wajar;
2. Berorientasi ke Depan;
3. Berorientasi Kinerja;
4. Mempertimbangkan Risiko dan Keselarasan Antar Kebijakan;
5. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku.
3. Tahap Penyusunan Kebijakan Umum:
1. Latar Belakang: Merupakan informasi yang berkenaan dengan kondisi internal maupun eksternal
Perusahaan sehingga menjadi dasar penyusunan suatu Kebijakan Umum;
2. Maksud dan Tujuan: Merupakan jabaran dari batasan suatu kebijakan dan menetapkan arah serta hasil
yang ingin dicapai;
3. Pernyataan Kebijakan: Merupakan kumpulan pernyataan yang mencerminkan hal-hal pokok dalam
memberi arah tindakan dengan memperhatikan asas dan kaidah penyusunan kebijakan.
4. Penyusun Kebijakan Umum adalah Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan bekerja sama dengan Unit Kerja
terkait lainnya.
5. Kebijakan Umum disahkan oleh Direksi yang telah disetujui oleh Rapat Direksi dan ditandatangani oleh salah satu
BOD atas nama Direksi.
6. Setiap Kebijakan Umum dilakukan review oleh Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan minimal 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) tahun untuk menjaga dan memelihara efektivitas kebijakan.
7. Perubahan Kebijakan Umum disesuaikan dengan dinamika aktivitas di Perusahaan yang dilakukan oleh Unit Kerja
yang membidangi Kepatuhan bekerja sama dengan Unit Kerja terkait lainnya sesuai dengan materi pokok
kebijakan yang akan diubah,
5. Tata Kelola Kebijakan: Pedoman:
1. Pedoman berisi ketentuan yang merupakan pelaksanaan atau amanat Kebijakan Umum, sehingga materi
muatannya tidak dapat melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam Kebijakan Umum. Pedoman memuat
ketentuan mengenai panduan kerja dalam melakukan kegiatan berdasarkan standar mutu tertentu yang
ditetapkan dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan proses bisnis yang terjadi dan bentuk kegiatan usaha
Perusahaan.

14