Page 17 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Strategi Perusahaan

Tata Kelola Kebijakan (5 dari 5)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
7. Tata Kelola Kebijakan: Petunjuk Teknis (lanjutan):
6. Petunjuk Teknis diberlakukan melalui Instruksi Direksi, dapat disetujui terlebih dahulu melalui Rapat Direksi atau
langsung disahkan dan ditandatangani oleh salah satu Direksi atau SEVP sesuai dengan kewenangan yang berlaku
berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan dan diketahui oleh Direksi lainnya.
7. Evaluasi dilakukan terhadap penerapan dan hasil yang diperoleh dari Petunjuk Teknis yang ditetapkan. Hasil
evaluasi digunakan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya terhadap hal-hal pokok yang dimuat dalam Petunjuk
Teknis tersebut. Implementasi Petunjuk Teknis mempunyai jangka waktu yang disesuaikan dengan karakteristik,
maksud, dan tujuan serta kesiapan Perusahaan dari kebijakan yang ditetapkan.

8. Pernyataan Kebijakan Lainnya:
1. Monitoring terhadap Tata Kelola Kebijakan Perusahaan dilakukan oleh Unit Kerja yang membawahi
bidang Kepatuhan untuk memastikan Tata Kelola Kebijakan Perusahaan relevan dengan kondisi dan
kebutuhan Perusahaan.
2. Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring terhadap
kebutuhan, perubahan lingkungan internal dan/atau eksternal Perusahaan.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran Tata Kelola Kebijakan Perusahaan, maka yang berwenang
untuk melakukan penafsiran adalah Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan dan Hukum.
4. Eksistensi Kebijakan Umum, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan perlu diperbaharui dalam rangka
menyesuaikan dengan perkembangan isu internal maupun eksternal Perusahaan sehingga diharapkan
dapat lebih memastikan bahwa seluruh ketentuan yang ada di Perusahaan telah disesuaikan dengan
perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perkembangan bisnis Perusahaan.
5. Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan dapat melakukan perubahan terhadap Tata Kelola Kebijakan
Perusahaan ini sesuai dengan dinamika aktivitas yang terjadi di Perusahaan. Unit Kerja yang
membidangi Kepatuhan dalam melakukan perubahan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait lainnya
sesuai materi pokok yang akan diubah.
6. Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan melakukan kajian berkala (periodical review) terhadap Tata
Kelola Kebijakan Perusahaan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun untuk menjaga dan
memelihara efektivitas Tata Kelola Kebijakan Perusahaan.

Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 184 tahun 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan.

17