Page 15 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Strategi Perusahaan

Tata Kelola Kebijakan (3 dari 5)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
5. Tata Kelola Kebijakan: Pedoman (lanjutan):
2. Prinsip Penyusunan Pedoman:
1. Kemudahan dan Kejelasan: Mudah dimengerti, dipahami, dan diterapkan, sehingga dapat memberikan
kejelasan pada pelaksana dan pengguna;
2. Efektifitas dan Efisiensi: Perhitungan kontribusi terbesar dan pemilihan tahapan yang tepat menjadi
pertimbangan utama;
3. Keselarasan: Terdapatnya kesesuaian dan keterikatan antar Peraturan Intern sehingga menciptakan
sinergi yang konstruktif terhadap perkembangan bisnis Perusahaan;
4. Keterukuran: Output dari Pedoman yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang
dapat diukur pencapaian dan keberhasilannya;
5. Dinamis: Pedoman yang distandarkan harus secara cepat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan
peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan Aktivitas Perusahaan.
3. Tahap Penyusunan Pedoman:
1. Maksud dan Tujuan: Merupakan jabaran serta batasan dari Pedoman dan menetapkan arah serta hasil
yang ingin dicapai;
2. Strategi: Penyusunan Pedoman memuat strategi yang dirumuskan sesuai dengan prinsip- prinsip yang
ada pada Kebijakan Umum;
3. Tahapan Proses: Rincian tahapan yang menggambarkan proses untuk menjabarkan strategi yang dapat
diimplementasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi & Perbaikan: Evaluasi dan perbaikan Pedoman dilakukan dengan menelaah Pedoman yang
bersangkutan secara periodik berdasarkan hasil monitoring yang bertujuan untuk mencari solusi dalam
rangka meningkatkan efektifitas dari implementasi yang telah dilaksanakan.
4. Pengendalian Internal:
1. Peran dan tanggung jawab pihak terkait dalam Pedoman digambarkan secara rinci, sehingga
menghindari tumpang tindih pelaksanaan aktivitas;
2. Pengawasan terhadap penerapan Pedoman dibuat secara sistematis dan terstruktur sehingga proses
penerapannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
3. Aktivitas yang memastikan penerapan Pedoman berlangsung dengan baik menjadi bagian dalam
penyusunan Pedoman itu sendiri;
4. Monitoring atas penerapan Pedoman dilakukan secara transparan, memiliki ukuran keberhasilan yang
jelas, berbasis indikator kinerja, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penyusun konsep Pedoman dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan
berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya.
6. Pedoman dapat disahkan melalui Rapat Direksi terlebih dahulu atau langsung disahkan dan ditandatangani oleh
salah satu Direksi atau SEVP sesuai dengan kewenangan yang berlaku berdasarkan struktur organisasi Perusahaan
dan diketahui oleh Direksi lainnya.
7. Setiap Pedoman dilakukan review oleh Unit Kerja terkait secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan dinamika
aktivitas Perusahaan untuk menjaga dan memelihara efektivitas Pedoman. Perubahan Pedoman dilakukan oleh
Unit Kerja terkait yang berkoordinasi dengan Unit Kerja lainnya sesuai materi pokok Pedoman yang akan diubah.
6. Tata Kelola Kebijakan: Petunjuk Pelaksanaan:
1. Petunjuk Pelaksanaan memuat ketentuan mengenai langkah kerja untuk melakukan suatu kegiatan sesuai
dengan standar kualitas yang ditetapkan.
2. Prinsip Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan:
1. Kemudahan dan Kejelasan: Mudah dimengerti dan dipahami, sehingga setiap langkah kerja yang
disusun mudah dilaksanakan oleh pelaksana;
2. Sistematis: Terdiri dari urutan langkah kerja yang berhubungan secara logis, teratur, utuh dan terpadu
sehingga berhasil guna;
3. Efektifitas dan Efisiensi: Langkah kerja disusun guna memberi manfaat terbaik dan dapat dilaksanakan
dengan tepat untuk aktivitas Perusahaan yang dituju;
4. Keselarasan: Terdapatnya kesesuaian dan keterikatan dengan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan
lainnya sehingga langkah kerja yang ada saling mendukung dan menguatkan;
5. Fleksibilitas: Petunjuk Pelaksanaan disusun sesuai dengan kebutuhan maupun perubahan kebijakan
dan pedoman yang berlaku.

15