Page 16 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 16

Strategi Perusahaan


        Tata Kelola Kebijakan (4 dari 5)



        Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
        6.  Tata Kelola Kebijakan: Petunjuk Pelaksanaan (lanjutan):
               3.  Tahap Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan:
                      1.  Maksud dan Tujuan: Merupakan jabaran serta batasan dari Petunjuk Pelaksanaan dan menetapkan
                          hasil yang ingin dicapai;
                      2.  Langkah kerja: Rincian langkah kerja tergambar secara runtut dan jelas, berdasarkan turunan dari
                          Pedoman yang ada, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan berbasis indikator kinerja sehingga
                          langkah kerja dapat dilaksanakan dengan tepat;
                      3.  Penjaminan Kualitas (Quality Assurance): Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk
                          meyakinkan seluruh tahapan pelaksanaan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan;
                      4.  Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk
                          mencari solusi dalam meningkatkan efektifitas dari implementasi yang telah dilaksanakan.
               4.  Pengendalian Internal:
                      1.  Langkah kerja pihak terkait dalam Petunjuk Pelaksanaan digambarkan secara terperinci, untuk
                          menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
                      2.  Pengendalian terhadap penerapan Petunjuk Pelaksanaan dibuat secara sistematis dan terstruktur
                          sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
                      3.  Aktivitas yang memastikan penerapan Petunjuk Pelaksanaan berlangsung dengan baik menjadi bagian
                          dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan itu sendiri;
                      4.  Monitoring dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
               5.  Penyusun konsep Petunjuk Pelaksanaan adalah unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
                  dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya.
               6.  Petunjuk pelaksanaan diberlakukan melalui Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala Divisi/Pemimpin
                  Wilayah/Setingkat berdasarkan bidang tugas dan kewenangannya sesuai dengan struktur organisasi yang
                  ditetapkan.
               7.  Setiap Petunjuk Pelaksanaan dilakukan review oleh Unit Kerja terkait secara periodik sesuai kebutuhan dan hasil
                  monitoring pelaksanaan tugas. Perubahan Petunjuk Pelaksanaan dilakukan oleh Unit Kerja terkait berkoordinasi
                  dengan Unit Kerja lainnya sesuai materi pokok Petunjuk Pelaksanaan yang akan diubah.

        7.  Tata Kelola Kebijakan: Petunjuk Teknis:
               1.  Petunjuk Teknis merupakan kebijakan yang ditetapkan Direksi dan belum diatur dalam peraturan internal
                  Perusahaan, bersifat sementara dan insidental namun dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bisnis, baik
                  yang berorientasi pada kinerja sekarang maupun untuk pengembangan bisnis Perusahaan di masa mendatang.
               2.  Petunjuk Teknis berfungsi untuk mengakomodir hal-hal khusus yang berkaitan dengan akselerasi kinerja,
                  penyelesaian masalah, dan bersifat mendesak. Petunjuk Teknis memuat materi seperti yang terdapat pada
                  Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan berbasis indikator kinerja.
                  Susunan muatan tersebut disesuaikan dengan maksud dan tujuan Petunjuk Teknis itu sendiri.
               3.  Dalam penyusunan Petunjuk Teknis harus memenuhi prinsip yang terdiri dari :
                      1.  Iktikad baik;
                      2.  Kehati-hatian;
                      3.  Manfaat terbaik bagi Perusahaan; dan
                      4.  Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
               4.  Pengendalian Internal:
                      1.  Petunjuk Teknis disusun dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good
                          Corporate Governance), Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan;
                      2.  Dalam Petunjuk Teknis, rangkaian ketentuan dan/atau langkah kerja pihak terkait digambarkan secara
                          terperinci, sehingga menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
                      3.  Pengendalian terhadap penerapan Petunjuk Teknis dibuat secara sistematis dan terstruktur sehingga
                          proses penerapannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
                      4.  Aktivitas yang memastikan penerapan Petunjuk Teknis berlangsung dengan baik menjadi bagian dalam
                          penyusunan Petunjuk Teknis itu sendiri;
                      5.  Monitoring dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
               5.  Penyusun konsep Petunjuk Teknis adalah unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan
                  berkoordinasi dengan unit kerja lainnya.




                                                      16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21