Page 140 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Job Experience

Mutasi

Latar Belakang:
1. Mutasi harus diatur secara benar dan tepat sehingga salah satu tujuan manajemen SDM yaitu untuk mengembangkan SDM
agar memberikan kontribusi maksimal bagi tercapainya tujuan Perusahaan dapat tercapai dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip persamaan dan perlindungan hak Karyawan.
2. Pengaturan mutasi yang jelas, adil dan terbuka merupakan salah satu faktor terwujudnya ketenangan bekerja.
Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Mutasi PT PEGADAIAN (Persero).
Pernyataan Kebijakan:
1. Alasan dilakukannya Mutasi meliputi:
1. Kepentingan Perusahaan untuk tujuan:
1. Ppenyegaran Karyawan,
2. Pengembangan kapabilitas karyawan,
3. Restrukturisasi Perusahaan,
4. Tugas belajar,
5. Menghindari benturan kepentingan,
6. Peningkatan produktifitas karyawan,
7. Kebutuhan formasi,
8. Penghargaan prestasi kerja karyawan,
9. Memudahkan proses pemeriksaaan pelanggaran,
10. Dampak sanksi disiplin, dan
11. Tterpilih menjadi pengurus Serikat Pekerja.
2. Permohonan Karyawan dengan pengaturan:
1. Mutasi karena mengikuti pindah suami, yaitu:
1. Mutasi Karyawan karena mengikuti suami yang bekerja di instansi/badan usaha/lembaga lain;
2. Selama menjadi Karyawan diberi kesempatan 2 (dua) kali Mutasi karena mengikuti suami dan
bersedia pindah dengan biaya sendiri.
2. Mutasi karena menderita sakit yaitu menderita sakit berat dan kronis dimana di tempat kerja yang
bersangkutan tidak terdapat rumah sakit yang memiliki fasilitas dokter spesialis maupun sarana
pendukung pengobatan dan perawatan;
3. Mutasi Karyawan karena permohonan sendiri hanya dapat disetujui, apabila:
1. Formasi tersedia; atau
2. Jika di tempat yang dituju tidak tersedia formasi setingkat, Karyawan bersedia berdasarkan
pernyataan tertulis untuk menduduki Corporate Title yang lebih rendah.
2. Selain dari alasan Mutasi sebagaimana ketentuan Point 1 , Mutasi tidak boleh dijadikan alat oleh Perusahaan untuk
menyikapi Karyawan yang mengajukan perselisihan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Karyawan
bersikap kritis demi kemajuan Perusahaan, Karyawan yang menyampaikan keluhan, atau Karyawan yang meminta
pelaksanaan ketentuan normatif yang sudah diatur dalam peraturan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Untuk Mutasi Intern Kantor Wilayah bagi Karyawan pada level jabatan Staff harus memperhatikan kemampuan Karyawan
sesuai besaran penghasilannya masing- masing dan harus memperhatikan mengenai upah minimum masing-masing
kabupaten/kota di lingkungan Kantor Wilayahnya.
4. Untuk Mutasi Ekstern bagi Karyawan pada level Staff sampai dengan level First Line Manager harus diperhatikan
kemampuan Karyawan sesuai besaran penghasilannya masing-masing dan harus memperhatikan mengenai upah minimum
masing-masing kabupaten/kota di masing-masing Kantor Wilayah.

Referensi:
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.
140