Page 142 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Job Experience

Mutasi Promosi (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
9. Kebijakan Lainnya:
1. Karyawan yang sedang menjalani SP-II atau SP-III atau sedang berstatus tersangka/terdakwa dalam suatu tindak
pidana yang melawan kepentingan Perusahaan atau tidak melawan kepentingan Perusahaan dan yang
disangkakan/didakwakan termasuk ke dalam tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, maka tidak berhak
diproses kenaikan jabatan;
2. Karyawan yang sedang dalam proses pemeriksaan kasus pelanggaran berlaku ketentuan:
1. Jika diperiksa sebagai Pelaku atas pelanggaran disiplin dengan ancaman sanksi SP-III atau diproses pihak
berwajib sebagai tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka proses kenaikan
jabatannya ditunda;
2. Jika keputusan definitifnya Karyawan dibebaskan atau dijatuhi SP-I maka Karyawan tersebut mendapat
prioritas untuk mengikuti promosi berikutnya;
3. Jika Karyawan yang telah selesai mengikuti proses kenaikan jabatan atau sudah dipromosikan,
kemudian mendapatkan sanksi SP-II atau SP-III atau dijadikan tersangka/terdakwa atas kasus yang
terjadi sebelum dilakukan promosi, maka promosinya ditunda atau dibatalkan.
3. Karyawan berhak untuk mendapatkan perlakukan dan kesempatan yang sama dalam kenaikan jabatan dalam hal:
1. Karyawan mengajukan perselisihan hak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Karyawan berada pada posisi yang diuntungkan oleh pengadilan hubungan industrial;
3. Karyawan mengemukakan pendapat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan teknis atau ketentuan lainnya tidak dapat mengakibatkan Karyawan kehilangan kesempatan untuk
peningkatan jenjang karirnya karena adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan ini.

Referensi:
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

142