Page 143 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Job Experience

Mutasi Rotasi

Latar Belakang:
1. Rotasi harus diatur secara benar dan tepat sehingga salah satu tujuan manajemen SDM yaitu untuk mengembangkan SDM
agar memberikan kontribusi maksimal bagi tercapainya tujuan Perusahaan dapat tercapai dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip persamaan dan perlindungan hak Karyawan.
2. Pengaturan rotasi yang jelas, adil dan terbuka merupakan salah satu faktor terwujudnya ketenangan bekerja.
Maksud dan Tujuan:
1. Mendukung kegiatan operasional dengan memberikan penyegaran dan sarana peningkatan produktifitas Karyawan.
2. Sebagai media dalam penyamaan persepsi bagi seluruh Karyawan dalam lingkup Kantor Cabang/Syariah/Bisnis Mikro.

Pernyataan Kebijakan:
1. Ketentuan Rotasi:
1. Untuk Rotasi Intern Kantor Wilayah bagi Karyawan pada level jabatan Staff harus memperhatikan kemampuan
Karyawan sesuai besaran penghasilannya masing- masing dan harus memperhatikan mengenai upah minimum
masing-masing kabupaten/kota di lingkungan Kantor Wilayahnya;
2. Untuk Rotasi Ekstemal bagi Karyawan pada level jabatan Staff sampai dengan First Line Manager harus
diperhatikan kemampuan Karyawan sesuai besaran penghasilannya masing-masing dan harus memperhatikan
mengenai upah minimum masing-masing kabupaten/kota di masing-masing Kantor Wilayah;
3. Rotasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali untuk kondisi tertentu berkaitan dengan kinerja bisnis
Perusahaan, melalui tahapan yang jelas dan transparan serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Ketentuan Khusus bagi Karyawan Kantor Cabang/Syariah/Bisnis Mikro:
1. Rotasi secara berkala dalam lingkup Kantor Cabang/Syariah/Bisnis Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan
kondisi tertentu berkaitan dengan kinerja bisnis Perusahaan, seperti namun tidak terbatas pada:
1. Perkembangan bisnis;
2. Portofolio Unit Kerja;
3. Performance Level Karyawan;
4. Kompetensi, motivasi, komitmen Karyawan; dan
5. Manajemen risiko.
2. Karyawan yang dapat dilakukan rotasi secara berkala meliputi Karyawan dengan kelompok jabatan Staff sampai
dengan First Line Manager;
3. Khusus untuk kelompok jabatan Staff, rotasi berkala dalam lingkup Kantor Cabang/Syariah/Bisnis Mikro ini tetap
harus memperhatikan kemampuan Karyawan sesuai besaran penghasilannya dan upah minimum masing-masing
Kabupaten/Kota;
4. Pemimpin Cabang/Syariah/Kepala Cabang Bisnis Mikro wajib melakukan rotasi Karyawan dalam unit kerjanya
setiap 6 (enam) bulan secara berkala dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali periode.

Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 120 tahun 2020 tentang Pedoman Rotasi Berkala dalam Kantor Cabang/Syariah/Bisnis Mikro;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

143