Page 187 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 187

Sistem Remunerasi


        Ketentuan Umum (2 dari 2)



        Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
        6.  Kenaikan Upah Tahunan:
               1.  Kenaikan Basic Salary, terdiri dari:
                      1.  Kenaikan UPP minimal 5% setiap tahun-nya;
                      2.  Kenaikan UPNP sesuai dengan prosentase tertentu sesuai dengan Compa Ratio Basic Salary dan
                          Performance Level Karyawan.
               2.  Kenaikan Upah tersebut berlaku rapel terhadap Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti Tahunan dan Uang
                  Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) bagi Karyawan Pensiun.
        7.  Ketentuan Upah Karyawan Terhadap UMP/UMK:
               1.  Basic Salary yaitu Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap tidak diperbolehkan berada dibawah Upah Minimum
                  yang berlaku.
               2.  Upah Karyawan terhadap UMP/UMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
                      1.  Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun: Dalam hal total UPP, UPNP dan Tunjangan
                          Tetap kurang dari UMP/UMK setempat, maka selisihnya dijadikan penambah UPNP;
                      2.  Karyawan dengan masa kerjanya diatas 1 (satu) tahun: Dalam hal jumlah total UPP, UPNP dan
                          Tunjangan Tetap kurang atau sama dengan UMP/UMK setempat maka diberikan penambah UPNP
                          dengan perhitungan sebagai berikut:
                           Penambah UPNP = (UMP/UMK+(Masa Kerja x 5000) - (UPP + UPNP+ Tunjangan Tetap)
               3.  Basic Salary bagi Karyawan yang mengalami mutasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
                      1.  Apabila mutasi dari unit kerja yang upah minimumnya lebih rendah ke unit kerja yang upah
                          minimumnya lebih tinggi maka dilakukan penyesuaian UPNP sebesar selisihnya;
                      2.  Apabila mutasi dari unit kerja yang upah minimumnya lebih tinggi ke unit kerja yang upah minimumnya
                          lebih rendah maka UPNP tidak boleh dikurangi.
               4.  Apabila dampak dari konsekuensi Surat Peringatan menyebabkan Upah Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan
                  lebih kecil dari upah minimum propinsi/kabupaten/kota yang berlaku, maka pengurangan UPNP disesuaikan agar
                  Upah Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan masih diatas upah minimum yang berlaku.

        Referensi:
        1.  Peraturan Direksi Nomor 167 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
           Renumerasi Karyawan;
        2.  Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja


































                                                      187
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192