Page 191 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Sistem Remunerasi

Ketentuan Khusus (4 dari 4)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
9. Pengurangan Upah Karyawan:
1. Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan yang tidak sah;
2. Karyawan yang masuk kerja dan/atau pulang kerja lebih cepat di luar batas toleransi 15 (lima belas) menit yang
tidak berhubungan dengan alasan sah maka Tunjangan Lokasi dikurangi dengan patokan waktu keterlambatan
per-15 (lima belas) menit dan berlaku kelipatannya;
3. Dalam hal Karyawan tidak masuk bekerja karena alasan yang sah, maka tidak dilakukan pengurangan upah;
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud Point 3 yaitu Karyawan tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan
pekerjaan, dikarenakan:
1. Karyawan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2. Karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan;
3. Karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap
negara;
4. Karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya;
5. Karyawan melaksanakan segala jenis hak cuti dengan ketentuan untuk cuti di luar tanggungan
Perusahaan dinyatakan sebagai alasan yang sah untuk lidak masuk kerja, tetapi seluruh penghasilannya
tidak dibayarkan;
6. Karyawan melaksanakan tugas organisasi serikat pekerja setelah menyampaikan pemberitahuan
kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
7. Karyawan melaksanakan tugas dinas diluar; dan/atau
8. Karyawan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diktat) yang diselenggarakan dan/atau
diperintahkan oleh Perusahaan.
5. Karyawan yang mendapatkan Surat Peringatan Pertama (SP-I), Kedua (SP-II), atau Ketiga (SP-III) maka dilakukan
pengurangan penghasilan sesuai ketentuan mengenai disiplin Karyawan.
10. Khusus untuk Karyawan yang memenuhi kategori mangkir yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upahnya tidak dibayarkan sejumlah hari kerja mangkir tersebut.
11. Ketentuan Upah Pokok Bagi Karyawan Demosi:
1. UPP tidak berkurang dari UPP sebelum demosi;
2. Dikenakan penurunan terhadap UPNP dengan besaran sebagai berikut:
1. Demosi 1 (satu) Corporate Title penurunan UPNP sebesar 10%;
2. Demosi 2 (dua) Corporate Title penurunan UPNP sebesar 20%;
3. Demosi 3 (tiga) Corporate Title penurunan UPNP sebesar 30%;
4. Demosi 4 (empat) Corporate Title penurunan UPNP sebesar 40%;
5. Demosi 5 (lima) Corporate Title penurunan UPNP sebesar 50%.

Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 167 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Renumerasi Karyawan;
2. Peraturan Direksi Nomor 107 tahun 2020 tentang Pedoman Penghasilan Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas
pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan/Badan Hukum Terafiliasi;
3. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

191