Page 196 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Upah

Tunjangan Jabatan (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
8. Untuk jabatan yang mengalami penurunan nominal Tunjangan Jabatan yang diakibatkan oleh adanya perubahan Klasifikasi
Jabatan sebagaimana dimaksud pada Point 7 dan telah menerima Tunjangan Jabatan, tidak diberlakukan setor kembali.
9. Karyawan yang tidak berhak atas Tunjangan Jabatan meliputi sebagai berikut:
1. Staf Penugasan;
2. Karyawan yang menjalankan Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP);
3. Karyawan yang menjalankan Cuti Sakit berkepanjangan;
4. Karyawan yang menjalankan Skorsing;
5. Karyawan baru yang sedang menjalankan Pelatihan;
6. Karyawan lainnya yang dalam kurun waktu tertentu meninggalkan jabatan existingnya, seperti: menjalankan Staff
Development Program, menjalankan program Beasiswa, dan lain-lain.
10. Karyawan yang ditugaskan pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan/Badan Hukum Terafiliasi:
1. Tunjangan Jabatan juga berlaku bagi Karyawan dengan jabatan Profesional, Pranata dan Administrator yang
ditugaskan sebagai non pengurus pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan/Badan Hukum Terafiliasi.
2. Tunjangan Jabatan sebagaimana Point 1 menjadi beban Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan/Badan Hukum
Terafiliasi

Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 127 tahun 2020 tentang Tunjangan Jabatan.

196