Page 199 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pendapatan Non Upah

Benefit Jaminan Sosial, Kesehatan & Asuransi (1 dari 2)

Latar Belakang:
Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas Karyawan untuk mencapai tingkat produktifitas yang optimal, mensejahterakan
Karyawan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menyelenggarakan Benefit Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi bagi Karyawan.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan Benefit Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Karyawan PT PEGADAIAN
(Persero), yang meliputi:
1. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
3. Kepesertaan Asuransi Sosial;
4. Program Asuransi Kesehatan Pasca Hubungan Kerja
5. Program Asuransi Lainnya

Pernyataan Kebijakan:
1. Komponen Upah untuk perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran
Program Pensiun Iuran Pasti serta iuran program THT Taspen adalah Upah Pokok Pensiun (UPP).
2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh Karyawan Perusahaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JKM);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pensiun (JP)
2. Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi Karyawan PKWTT dan PKWT.
3. Besarnya luran kepesertaan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
1. luran Jaminan Kecelakaan Keija dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 0,24% dari Upah Pokok dan
Tunjangan tetap setiap bulannya.
2. luran Jaminan Kematian dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 0,3% dari Upah Pokok dan Tunjangan
tetap setiap bulannya.
3. luran Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 3,7% dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
dan oleh Karyawan sebesar 2 % dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap setiap bulannya.
4. luran Jaminan Pensiun dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 2% dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
dan oleh Karyawan sebesar 1 % dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap setiap bulannya
4. Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dipungut setiap bulan dan menjadi beban Perusahaan dan Peserta.
5. Besaran luran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Point 2 disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Karyawan yang berada pada kelompok Corporate Title yang sama masing-masing diberikan jaminan sosial pada kelas yang
sama.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan:
1. Perusahaan wajib mengikutsertakan seluruh Karyawan Perusahaan beserta keluarganya sampai dengan anak
ketiga (K-3) dalam program BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karyawan yang mempunyai suami/isteri yang bekerja di instansi atau Perusahaan lain, tetap mendapatkan hak
jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan Point 1, dengan tidak mengacu pada status perkawinan terkait
pencatatan perpajakan, sedangkan untuk sesama Karyawan hak jaminan pemeliharaan kesehatan mengikuti yang
menanggung.
3. Perusahaan mengukitsertakan Karyawan pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Komersial sesuai dengan
kemampuan Perusahaan, dan manfaat serta layanannya tidak kurang dari yang biasa diterima.
4. Ketentuan tentang kepesertaan pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Komersial sebagaimana dimaksud Point 3
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

199