Page 201 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pendapatan Non Upah

Benefit Jaminan Pmeliharaan Kesehatan Komersial (1 dari 2)

Latar Belakang:
Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas Karyawan untuk mencapai tingkat produktifitas yang optimal, maka Perusahaan
menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Bantuan Biaya Pengobatan bagi Karyawan dan
Keluarganya.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang Bantuan Biaya Pengobatan bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) dan
Keluarganya
Pernyataan Kebijakan:
1. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini adalah:
1. Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) beserta keluarganya termasuk Karyawan PT PEGADAIAN (Persero) yang
dipekeijakan pada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Pennata (YKPP), PT Balai Lelang Artha Gasia dan Perusahaan
anak lainnya;
2. Karyawan PKWT/Kontrak PT PEGADAIAN (Persero).
2. Yang dimaksud Keluarga adalah:
1. Seorang istri/suami yang sah dari Karyawan yang terdapat pada HCMS;
2. Anak Karyawan maksimum 3 (tiga) orang dan berlaku bagai Karyawan yang telah terdaftar dengan status
K3/J3/D3;
3. Anak sebagaimana Point 2 berurutan dari yang tertua ke yang lebih muda.
3. Dalam pelayanan kesehatan khusus rawat inap Peserta akan memperoleh sesuai haknya yaitu:
Asuransi Kesehatan Komersial
No. Uraian
Plan Kelas
1. Grade 14 sampai dengan Grade 16 Platinum VIP
2. Grade 13 Gold VIP
3. Grade 11 sampai dengan Grade 12 Silver VIP

4. Grade 4 sampai dengan Grade 10 Silver I
4. Peserta dan Kelas Perawatan dapat berubah dalam hal :
1. Penambahan Peserta.
1. Karyawan Baru;
2. Menikah;
3. Anak baru lahir yang berhak tercatat/ditunjang dalam HCMS PT PEGADAIAN (Persero).
2. Pengurangan Peserta.
1. Meninggal dunia;
2. Diputus hubungan kerja (berhenti) sebagai Karyawan.
3. Perubahan Peserta karena promosi atau demosi;
4. Perubahan Produk Pelayanan kesehatan karena kebijakan manajemen PT PEGADAIAN (Persero) untuk kelompok
Jabatan tertentu.
5. Dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengobatan untuk Karyawan dan keluarga (yang tercatat dalam HCMS)
dapat diberikan pinjaman biaya pengobatan dengan persetujuan dari Pihak Berwenang yang diatur secara terpisah.
6. Jaminan atau Uang Muka Perawatan dapat diberikan dalam hal pihak RS meminta jaminan atau uang muka biaya
perawatan/pengobatan untuk kasus rawat inap atau rawat jalan tingkat lanjutan.
7. Surat Jaminan Rumah Sakit dapat diberikan dalam hal pihak RS meminta surat jaminan untuk kasus rawat inap atau rawat
jalan tingkat lanjutan.

201