Page 197 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 197
Pendapatan Non Upah
Ketentuan Umum
Latar Belakang:
Dalam upaya meningkatkan Employee Experience dan Employee Engagement, maka Perusahaan akan secara teratur
memastikan agar komponen Penghasilan Karyawan cukup bersaing (market competitiveness) dan disusun seadil mungkin
berdasarkan prestasi/kontribusi, potensi pengembangan dan perilaku disiplin Talenta (internal equity), dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan, filosopi dan nilai-nilai Perusahaan. Adapun komponen Penghasilan Karyawan meliputi Upah
Karyawan dan Pendapatan Non Upah.
Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur Pendapatan Non Upah bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).
Pernyataan Kebijakan:
1. Pendapatan Non Upah, meliputi:
1. Benefit, antara lain:
1. Benefit Bantuan Bencana Alam;
2. Benefit Jaminan Sosial, Kesehatan & Asuransi;
3. Benefit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Komersial;
4. Benefit Cuti Karyawan;
5. Benefit Dana Pensiun, THT, DPLK dan JPKYKPP;
6. Benefit Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;
7. Benefit Kartu Kredit;
8. Benefit Masa Evaluasi;
9. Benefit Program Kepemilikan Kendaraan (Car Ownership Program);
10. Benefit Uang Elektronik LinkAja.
2. Tunjangan, antara lain:
1. Tunjangan Cuti Karyawan;
2. Tunjangan Hari Raya;
3. Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja.
3. Lainnya: Produk Kredit Serba Guna KRESNA.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 167 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Renumerasi Karyawan;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.
197