Page 197 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 197

Pendapatan Non Upah


        Ketentuan Umum



        Latar Belakang:
        Dalam upaya meningkatkan Employee Experience dan Employee Engagement, maka Perusahaan akan secara teratur
        memastikan agar komponen Penghasilan Karyawan cukup bersaing (market competitiveness) dan disusun seadil mungkin
        berdasarkan prestasi/kontribusi, potensi pengembangan dan perilaku disiplin Talenta (internal equity), dengan tetap
        mempertimbangkan kemampuan, filosopi dan nilai-nilai Perusahaan. Adapun komponen Penghasilan Karyawan meliputi Upah
        Karyawan dan Pendapatan Non Upah.

        Maksud dan Tujuan:
        Perlu adanya kebijakan yang mengatur Pendapatan Non Upah bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).

        Pernyataan Kebijakan:
        1.  Pendapatan Non Upah, meliputi:
               1.  Benefit, antara lain:
                      1.  Benefit Bantuan Bencana Alam;
                      2.  Benefit Jaminan Sosial, Kesehatan & Asuransi;
                      3.  Benefit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Komersial;
                      4.  Benefit Cuti Karyawan;
                      5.  Benefit Dana Pensiun, THT, DPLK dan JPKYKPP;
                      6.  Benefit Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;
                      7.  Benefit Kartu Kredit;
                      8.  Benefit Masa Evaluasi;
                      9.  Benefit Program Kepemilikan Kendaraan (Car Ownership Program);
                      10. Benefit Uang Elektronik LinkAja.
               2.  Tunjangan, antara lain:
                      1.  Tunjangan Cuti Karyawan;
                      2.  Tunjangan Hari Raya;
                      3.  Tunjangan Pembelian Perlengkapan Pakaian Kerja.
               3.  Lainnya: Produk Kredit Serba Guna KRESNA.

        Referensi:
        1.  Peraturan Direksi Nomor 167 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
           Renumerasi Karyawan;
        2.  Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

































                                                      197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202