Page 91 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Sistem Manajemen Kinerja

Ketentuan Umum (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
5. Pelaksanaan Performance Management System (PMS):
1. Penilaian PMS dilakukan oleh atasan langsung untuk periode penilaian 1 (satu) tahun sekali (periode Januari
sampai dengan Desember);
2. Jika Karyawan yang menjadi ternilai merasa keberatan terhadap hasil penilaian maka penilaian PMS tetap harus
ditandatangani ternilai, kemudian ternilai mengisi pada kolom keberatan kepada atasan penilai dengan
melampirkan argumentasinya, keputusan atasan penilai bersifat final;
3. Pengaturan lebih lanjut tentang PMS diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri.
6. Tahapan, Pembina Sistem, dan PIC Tahapan Implementasi PMS:
1. Tahapan implementasi PMS mencakup:
1. Penyusunan Target Setting KPI Individu;
2. Pelaksanaan Coaching & Mentoring;
3. Pelaksanaan Performance Appraisal;
4. Penetapan Performance Level.
2. Pembina Sistem PMS adalah Divisi Strategi Human Capital yang bertanggung jawab terhadap teknis tahapan
implementasi, monitoring dan evaluasi guna penyempumaan PMS pada masa mendatang;
3. PIC tahapan implementasi PMS:
1. Divisi Strategi Human Capital bertindak selaku PIC tahapan implementasi PMS untuk Unit Kerja
Direktorat, dan Divisi;
2. Kepala Departemen yang membidangi Human Capital Kantor Wilayah bertindak selaku PIC tahapan
implementasi PMS untuk Unit Kerja Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, dan UPC/S pada
Wilayah cakupannya;
3. Pimpinan Unit Kerja sebagai PIC Penetapan Performance Level.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Implementasi Performance Management System (PMS);
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

91