Page 92 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Key Performance Indicator

Ketentuan Umum

Latar Belakang:
Dalam rangka pengelolaan Human Capital yang lebih mengarah pada aspek transparansi dan prinsip keadilan (fairness)
berdasarkan kontribusi yang diberikan Karyawan kepada pencapaian target kinerja Perusahaan, maka perlu dipastikan evaluasi
kinerja dapat dlakukan lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam
proses penilaian kinerja.
Maksud dan Tujuan:
1. Terjalinnya integrasi vertikal maupun horizontal seluruh komponen organisasi dalam menetapkan kegiatan/aktivitas guna
mencapai target kinerja Perusahaan.
2. Mengukur kontribusi setiap Karyawan terhadap pencapaian target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Kebijakan:
1. KPI adalah ukuran atau indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja unit kerja dan kinerja individu sesuai
dengan tugas, pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam mencapai sasaran Perusahaan.
2. Target Setting KPI ditentukan pada awal tahun, namun jika terdapat perubahan target Perusahaan dalam tahun berjalan
dilakukan penyesuaian (adjustment) pada saat performance appraisal.
3. Perspektif yang digunakan sebagai dasar penyusunan KPI baik Unit Kerja maupun Individu di Perusahaan yaitu:
1. Keuangan dan Pasar: Kegiatan/aktivitas Perusahaan yang berkaitan dengan pencapaian hasil kinerja keuangan
dan non keuangan dari waktu ke waktu diperbandingkan dengan Perusahaan lain dalam industri;
2. Fokus Pelanggan: Fokus Pelanggan: Kegiatan/aktivitas Perusahaan yang berkaitan dengan peningkatan nilai
pelanggan, baik pelanggan internal (antar unit kerja) maupun pelanggan eksternal (customers/nasabah);
3. Efektivitas Produk dan Proses: Kegiatan/aktivitas Perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan
perbaikan proses internal (work flow) yang memberikan impact signifikan pada pencapaian kinerja baik dalam
bentuk peningkatan kinerja bisnis maupun peningkatan efisiensi operasional Perusahaan (lebih cepat, mudah,
akurat dan murah);
4. Fokus Tenaga Kerja: Kegiatan/aktivitas Perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia,
sehingga peningkatan produktivitas sumber daya manusia akan memberikan kontribusi nyata pada pencapaian
hasil Perusahaan;
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan: Kegiatan/aktivitas Perusahaan yang
berkaitan dengan implementasi strategi Perusahaan, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan
pelaksanaan kegiatan Perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab kemasyarakatan misalnya Program-
Program Pemerintah yang diwajibkan oleh Pemegang Saham.
4. Perspektif KPI dimaksud pada Point 1 diimplementasikan sesuai dengan Unit Kerja dan dapat berubah disesuaikan dengan
tantangan, kebutuhan bisnis, fokus RKAP serta Shareholders Aspirations.
5. Penetapan Komponen Penilaian KPI baik untuk Unit Kerja maupun Individu, wajib memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:
1. Komponen KPI dibuat dengan metode SMART, yaitu: spesifik (Specific), dapat diukur (Measureable), dapat dicapai
(Achievable), relevan (Relevant), dan memiliki batasan waktu (Time Bound);
2. Penyusunan komponen KPI mengacu kepada target, sasaran, program kerja, serta Job Description dari masing-
masing Unit Kerja dan Individu;
3. Komponen KPI digunakan sebagai indikator pencapaian hasil kinerja Unit Kerja dan performance individu, dan
dapat berbeda-beda menurut Unit Kerjanya dan Job Description individunya;
6. Komponen Penilaian KPI dimaksud pada Point 3 dapat berubah menyesuaikan dengan tantangan, dinamika bisnis, fokus
RKAP dan Shareholders Aspirations.
7. Hal-hal lain diatur sebagai berikut:
1. Nilai (sebelum bobot) KPI per komponen tidak boleh negatif;
2. Nilai maksimal per komponen KPI adalah 120%;
3. KPI program kerja tidak boleh lebih dari 100%, apabila terdapat program kerja tambahan maka dapat dimasukan
dengan penyesuaian bobot pada masing-masing program kerja sehingga total bobot keseluruhan program kerja
tetap 100%.

Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Implementasi Performance Management System (PMS);
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.

92