Page 15 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun

5. Hasil tanaman perdagangan dari tanah yang disediakan, wajib

diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

6. Kegagalan panen tanaman perdagangan dibebankan kepada

pemerintah, terutama yang gagal bukan karena kelalaian

penduduk.

7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka di bawah

pengawasan kepala- kepala mereka (Fauzi, 1999: 30).

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan secara tertulis ,

namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan seperti

penyediaan tanah untuk menanam tanaman wajib dilakukan secara

paksa, tanah yang digunakan melebihi 1/5 bagian, tanah yang

diserahkan tetap dipungut pajak, tenaga kerja dipekerjakan secara

paksa selama berbulan-bulan, upah hasil tanaman tidak sesuai

dengan yang diserahkan, dan kegagalan hasil panen dibebankan

kepada penduduk dengan melakukan ulangan penyerahan tanah

(Hadiatmodjo, 1980 : 208). Berbagai praktik monopoli dan paksaan

selama pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut, menyebabkan rakyat

pribumi semakin menderita. Oleh karena itu aksi untuk menentang

kebijakan Cultuurstelsel tersebut, semakin bermunculan di Negeri

Belanda terutama dari orang orang humanis berpaham liberal. Atas

desakan orang orang humanis lah, pemerintah Belanda akhirnya

menghapus kebijakan Cultuurstelsel tersebut pada tahun 1870.