Page 19 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun
P. 19
Pemerintah Belanda mengurangi jumlah kabupaten melalui
beberapa resolusi yang telah dikeluarkan. Resolusi pertama
diresmikan pada 31 Agustus 1830 dengan penghapusan 3
kabupaten dari 17 kabupaten. Resolusi kedua pada 6 Juni 1832
No. 1 dengan memisahkan Pacitan dari wilayah keresidenan
Madiun. Resolusi ketiga pada 22 Maret 1833 No. 1 dengan
menghapus 6 kabupaten. Selanjutnya yang terakhir berupa
resolusi yang dikeluarkan oleh residen E. Francis pada 7 Januari
1839 No. 3 dengan membagi keresidenan Madiun menjadi empat
Afdeling yang berpusat di Madiun, Magetan, Ngawi, dan
Ponorogo (Margana, 2017 : 114).
Selain melakukan reorganisasi wilayah administrasi, pemerintah
Belanda juga melakukan reorganisasi birokrasi dan pemerintahan.
Pada tahun 1830 wilayah Madiun memiliki kurang lebih 20
bupati. kemudian jumlah tersebut diperkecil oleh pemerintah
Belanda menjadi 5 orang bupati. Masing-masing bupati
menguasai satu kabupaten yang meliputi Madiun, Ngawi,
Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Adapun reorganisasi birokrasi
tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan
sesuai administrasi rasional (modern). Pentingnya pengaruh bupati
bagi masyarakat Jawa menyebabkan reorganisasi birokrasi ini
dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Bahkan, pemerintah
Belanda juga memberikan kompensasi kepada para bupati yang
kehilangan wilayahnya (Margana, 2017 : 116).
