Page 21 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun
P. 21
manajer puncak produksi perkebunan bersama residen. Dalam
menjalankan fungsinya tersebut para bupati dibantu oleh priyayi.
Adapun sejumlah priyayi yang memiliki wewenang birokrat
diantaranya patih, kliwon, mentri, jaksa dan lainnya. Sedangkan
sejumlah priyayi yang memiliki wewenang teritorial diantaranya
wedana dan asisten wedana (camat). Adapun selama pelaksanaan
Cultuurstelsel tersebut, priyayi juga bekerjasama dengan pegawai
sipil Belanda yaitu Binnenlandsch Bostuur (BB). Bahkan dalam
menjalankan tugasnya tersebut, BB dan priyayi sering melakukan
diskusi untuk menentukan jenis tanaman, tempat menanam, dan
kelanjutan dari tanaman tersebut (Ham, 2018 : 104).
Adapun penanaman komoditas kopi di wilayah keresidenan
Madiun mulai berlaku sejak turunnya resolusi 10 Desember 1832
No. 10, bahwa setiap keluarga atau rumah tangga petani dalam
kurun waktu 3 tahun wajib menanam dan memelihara 600 pohon
kopi. Bayaran yang diterima oleh petani kopi tersebut, tergantung
pada harga kopi dipasaran. Keuntungan besar yang diperoleh
Belanda dari penanaman kopi tersebut, menjadikan kopi sebagai
komoditas utama di Keresidenan Madiun. Berikut adalah laporan
penanaman kopi di keresidenan Madiun tahun 1834-1880
(Margana, 2017 : 121 ).
