Page 18 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun

Belanda mengambil alih wilayah luaran atau Mancanegara

tersebut termasuk Madiun. Berdasarkan Algemeene Vrslag

Madiun tahun 1832 bendel VIII, wilayah Madiun mulai diatur

oleh pemerintah Belanda pada awal tahun 1832. Adapun orang

orang Belanda mulai datang dan menetap di wilayah Madiun pada

tahun 1860. Sebagian dari mereka bekerja sebagai ambtenar

karesidenan dan controleur perkebunan rakyat. Pada awal

kedatangannya, orang orang Belanda tersebut bertempat

tinggal di Desa Kartoharjo bagian utara dan bagian selatan

(Hadiatmodjo, 1980 : 205). Pada masa pemerintahan Belanda,

setiap karesidenan dipimpin oleh residen. Proses pemilihan

residen tersebut ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah

Belanda. Kedudukan seorang residen lebih tinggi dari asisten

residen dan bupati. Residen memiliki tugas utama untuk

mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan di setiap

kabupaten. Adapun tata pemerintahan di Karesidenan Madiun

yaitu seorang residen berkedudukan di Madiun Kota, asisten

residen berkedudukan di Madiun Kota. tiga orang asisten residen

berkedudukan di Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, sekretaris

berkedudukan di kantor karesidenan, dan bupati berkedudukan di

daerah kabupaten (Wulan, 2020 : 7).

Adapun untuk memperkuat administrasi Hindia Belanda di

Madiun dan mendukung pelaksanaan kebijakan politik ekonomi

Belanda, pemerintah Belanda melakukan reorganisasi wilayah dan

birokrasi pemerintahan di wilayah Madiun. Proses awal

reorganisasi tersebut dimulai pada tahun 1832, dengan

pengangkatan L.de Launy sebagai residen pertama Madiun,

bersama tiga asisten residen dan dua orang kontroleur. Setelah itu,

diikuti reorganisasi wilayah sebagai upaya menata kembali

pembagian kawasan administrasi di Madiun.