Page 20 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun

B. Pelaksanaan Cultuurstelsel di Keresidenan Madiun

Cultuurstelsel merupakan kebijakan konservatif Belanda, yang

bertujuan untuk memproduksi tanaman komoditas ekspor yang

laku di pasaran dunia. Dimana kebijakan tersebut di nilai efektif

dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Selama

pelaksanaan Cultuurstelsel, Belanda tidak berkuasa secara

langsung. Pemerintah Belanda menjalankan kekuasaan melalui

bupati serta memanfaatkan jaringan aparat dan makelar kekuasaan

tidak resmi seperti kepala desa, jago, palang, weri, dan

sebagainya. Pelaksanaan Cultuurstelsel ini sebagian besar

dilakukan di daerah Jawa dan beberapa daerah lain di luar Jawa.

Untuk wilayah Jawa dilakukan pada daerah Gubernemen yang

meliputi 18 wilayah keresidenan, yaitu Banten, Priyangan,

Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara,

Rembang, Surabaya, Pasuruhan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen,

Banyumas, Madiun, dan Kediri (Kartodirdjo & Suryo, 1994: 57).

Madiun merupakan salah satu wilayah terpenting pada masa

pelaksanaan Cultuurstelsel. Seperti halnya di daerah daerah yang

lain, Pemerintah Belanda juga mewajibkan masyarakat di wilayah

keresidenan Madiun untuk menanam tanaman komoditas ekspor

seperti tebu, kopi, indigo, dan kayu manis. Adapun untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah Belanda

memanfaatkan organisasi desa seperti bupati. Bahkan Pemerintah

Belanda menjanjikan tanah kepada para bupati dan pemimpin

lokal lainnya. Tak hanya itu, untuk membantu jalannya politik

ekonomi tersebut, Pemerintah Belanda menjanjikan uang bulanan,

tanah milik, dan kedudukan yang dapat diwariskan. Bupati

merupakan kepala daerah tingkat kabupaten, serta menjadi