Page 140 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Modernisasi Pesantren: Komparasi dengan Surau

Sejak masa penjajahan Belanda dan pascakemerdekaan di masa Presiden
Sukarno, pesantren adalah lembaga pendidikan periferal dan marjinal. Pesantren
pada masa ini lebih dipandang sebagai gejala pedesaan dan sekaligus simbol
kekolotan, kejumudan dan keterbelakangan. Meski sebenarnya sejak 1920-an
pesantren mulai mengadopsi beberapa unsur kemoderenan dalam pengelolaan
lembaga dan kandungan pendidikannya, pesantren tetap saja dipandang
sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional.

Keadaannya tidak banyak berubah dalam dasawarsa pertama masa kekuasaan
Orde Baru. Hubungan yang kurang mulus—bahkan mungkin dapat disebut
ketegangan—antara umat Islam dengan pemerintahan Presiden Soeharto
membuat pesantren tetap berada di pinggir. Meski demikian, sejak pertengahan
1970-an, sebagai konsekuensi dari developmentalism Orde Baru, pesantren
juga dipandang perlu untuk dimodernisasi. Pemerintahan Presiden Soeharto
memandang penting bagi pesantren tidak hanya menjadi ‘obyek’ pembangunan,
tetapi semestinya menjadi subyek bagi pembangunan ekonomi dan sosial.
SKB Tiga Menteri
merupakan salah satu
tonggak terpenting Untuk kepentingan itu, Mukti Ali sebagai menteri agama memikul tugas khusus
dalam integrasi memodernisasi pesantren. Entry point modernisasi pesantren itu adalah SKB
pendidikan Islam ke Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P&K, dan Menteri Dalam Negeri) No.
dalam mainstream
pendidikan nasional, 6 tahun 1975 yang menggariskan agar madrasah—yang tentu saja terdapat
dan sekaligus di pesantren umumnya—pada semua jenjang sama posisinya dengan sekolah
peningkatan kualitas umum; dan untuk itu, kurikulum madrasah haruslah 70 persen pelajaran umum
SDM yang belajar pada dan 30 persen pelajaran agama .
1
berbagai lembaga
pendidikan Islam
lain. Lebih jauh lagi, SKB Tiga Menteri merupakan salah satu tonggak terpenting dalam integrasi
kebijakan Tiga Menteri pendidikan Islam ke dalam mainstream pendidikan nasional, dan sekaligus
ini pada dasarnya peningkatan kualitas SDM yang belajar pada berbagai lembaga pendidikan
merupakan langkah Islam lain. Lebih jauh lagi, kebijakan Tiga Menteri ini pada dasarnya merupakan
awal bagi ‘reintegrasi’ langkah awal bagi ‘reintegrasi’ ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.
ilmu-ilmu agama dan
ilmu-ilmu umum.
Meski kebijakan Tiga Menteri ini semula mendapat tantangan keras dari kalangan
pengelola pendidikan Islam—pesantren dan madrasah khususnya—tetapi
gelindingan modernisasi madrasah dan pesantren sudah tidak bisa dimundurkan
lagi. Dalam gelindingan modernisasi, madrasah dan pesantren berhadapan
dengan krisis identitas yang memang sejak semula sudah dikhawatirkan mereka
yang menentang kebijakan tersebut. Kekhawatiran itu adalah bahwa muatan
pelajaran umum yang begitu besar, pada gilirannya dapat menghilangkan misi,
substansi, dan karakter pendidikan Islam itu sendiri.

124