Page 154 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Karena itu, pemahaman dan apresiasi lebih baik terhadap madrasah Indonesia
pastilah perlu dikembangkan terus, baik di dalam maupun luarnegeri.

Transformasi madrasah—baik yang berada di lingkungan pesantren, maupun
yang berdiri sendiri—juga terlihat jelas dalam karya Asrori S Karni yang
merupakan hasil jurnalisme investigatif dan eksplanatif . Karya ini, meski hanya
9
menyajikan prisma-prisma madrasah dan beberapa lembaga pendidikan Islam
lainnya, secara jelas mengungkapkan bagaimana proses-proses transformasi
madrasah tersebut. Karena itu, pandangan dan persepsi tipikal tentang
madrasah, pesantren, dan juga tentang perguruan tinggi Islam yang selama ini
beredar baik di dalam masyarakat Indonesia sendiri maupun di kalangan asing
mestilah direvisi dan diperbaharui.

Proses transformasi itu—sebagaimana sudah banyak diketahui—bermula pada
1970-an ketika Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan perubahan kurikulum
madrasah dari yang kurang lebih 100 persen agama menjadi 70 persen umum
Nasib tragis dialami MA dan 30 persen agama. Perubahan ini membuka jalan bagi penyetaraan madrasah
PK, ketika Departemen
Agama beberapa tahun dengan sekolah umum, yang pada akhirnya ditetapkan dalam UUD Sisdiknas
lalu menghapuskan MA No 2/1989, yang kemudian direvisi menjadi UU No 20/2003. Transformasi
PK dan menjadikannya inilah yang kemudian saya sebut sebagai pengarusutamaan (mainstreaming)
sebagai jurusan pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional secara keseluruhan; dan proses
belaka pada sistem
MA yang telah mainstreaming ini jelas merupakan langkah yang tidak lagi bisa dimundurkan
didominasi jurusan- (point of no return).
jurusan umum—inilah
marjinalisasi tafaqquh
fid-ddin pada tingkat Transformasi seperti itu dalam pengamatan dan bacaan saya hampir tidak
MA yang menimbulkan mendapat resistansi dari masyarakat Muslim—yang merupakan pendiri, pemilik
dampak luar biasa dan pengelola sebagian besar madrasah; dan, sekali lagi, sebagian besar
terhadap perguruan madrasah memang milik masyarakat, terbalik dengan sekolah umum yang
tinggi Islam.
sebagian besar adalah negeri. Nyaris absennya resistansi masyarakat Muslim
tersebut berkaitan dengan adanya harapan yang sudah lama diperjuangkan
umat Islam untuk kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, sehingga anak-
anak mereka dapat melanjutkan ke sekolah umum, dan juga setelah selesai
Sejak milenium baru Madrasah Aliyah (MA) dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi
2000 terus terjadi umum—tidak hanya ke IAIN seperti pada masa-masa sebelumnya.
banyak perubahan
pada sekolah Islam
dan lembaga-lembaga Ekuivalensi itu memang memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak
pendidikan Islam diharapkan (unintended consequences), dan tidak jarang membuat sebagian kita
lainnya; satu kata ‘meratap’ dan ‘menyesal’. Penetapan ekuivalensi itu misalnya saja mengharuskan
kunci yang menandai madrasah menerapkan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan Departemen
perubahan itu adalah
semakin meningkatnya Pendidikan, bermula dengan Kurikulum 1994. Pada sisi lain, untuk memelihara
kualitas dan daya ‘karakter pendidikan Islam’, madrasah harus memiliki bobot mata pelajaran
tarik sekolah-sekolah agama lebih banyak. Hasilnya, beban pelajaran secara keseluruhan di madrasah
tersebut.
menjadi jauh lebih berat dibandingkan sekolah umum.

138