Page 152 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama
Pondok Pesanteran Mojosari.
Sejak awal 1970an, berkat
Menteri Agama, Profesor A Mukti
Ali, dirintis sebuah jalan ke arah
transformasi madrasah kedalam
arus pendidikan nasional.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

tidak termasuk didesentralisasikan—pemerintah daerah dan DPRD (provinsi,
kabupaten/kota) tidak dapat/tidak bersedia memberikan anggaran rutin kepada
madrasah, termasuk tambahan insentif kepada guru madrasah. Padahal,
madrasah adalah lembaga pendidikan di mana anak bangsa juga mendapatkan
pendidikannnya—sama dengan sekolah umum di bawah Kemendiknas.
Perlakuan diskriminatif ini masih terus berlanjut tanpa ada usaha kongkrit dari
Kementerian Agama untuk menyelesaikannya.

Meresponi diskriminasi itu, penulis (Azra) pernah menyarankan secara terbuka
dalam wawancara dengan Harian Kompas, bahwa hanya ada tiga alternatif
bagi Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama; membiarkan dan
Azra dkk
menyimpulkan, sistem melanjutkan statusquo yang diskriminatif tersebut; kedua, membuat SKB Tiga
pendidikan Islam Menteri—Menag, Mendiknas, dan Mendagri—yang tidak memperlakukan
Indonesia termasuk ke madrasah sebagai instansi vertikal; dan ketiga, menyerahkan pengelolaan
dalam rangking sistem madrasah kepada Kemendiknas. Hemat saya, option yang kedua itu agaknya
pendidikan paling
terbuka dan inovatif di yang lebih bisa diterima Kemenag dan lingkungan madrasah sendiri.
dunia.
Sambil menunggu penyelesaian diskriminasi tersebut, jelas pencapaian penting
dalam soal kedudukan hukum di atas jelas telah mendorong pencapaian lebih
lanjut yang juga tidak kalah pentingnya, yakni peningkatan kualitas pendidikan
madrasah dan sekaligus penambahan kuantitas madrasah pada ketiga
tingkatannya.

Sebagai contoh, menurut data 2005, MI berjumlah 22.799 yang terdiri dari 1.486
(6,5 % MIN) dan 21.317 MI Swasta (93,5 % Swasta); MTs 10.792 yang terdiri

136