Page 590 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Salah satu sumbangan dua organisasi massa tersebut adalah ketika memberikan
masukan kepada pemerintah untuk mereorganisasi tata pengangkutan
haji. Seiring berjalanya waktu, persaingan yang kian ketat antar-perusahaan
pelayaran negeri maupun swasta berimplikasi pada banyaknya problematika
yang belakangan mengganggu berkembangnya potensi haji Nusantara. Oleh
sebab itu, Muhammadiyah dan NU, termasuk pula Sarekat Islam (SI), bersama-
sama melakukan korespondensi kepada pemerintah untuk menangani haji
secara mandiri di bawah naungan Organisasi Comite Perbaikan Perjalanan
Haji Indonesia (CPPHI). Pemerintah kemudian meluluskan gagasan ini. Bahkan,
kesuksesan itu membawa pula pada kemajuan berikutnya, yakni didirikannya
maskapai pelayaran dengan nama N.V. Schepvaart dan Handel Mij (Indonesische)
yang keberadaannya disambut baik oleh masyarakat.
64

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, terjadi banyak pembaruan
dalam manajemen haji Indonesia. Pada masa itu, pelaksanaan penyelenggaraan
haji dipercayakan pemerintah RI kepada Departemen Agama. Teknis
pelaksanaannya berada di bawah Yayasan Penyelenggara Haji Indonesia
(PHI). Lembaga tersebut mengatur mulai dari prosedur penyelenggaraan, tata
penyetoran ONH (Ongkos Naik Haji) bagi pegawai negeri hingga upaya atau
langkah-langkah perbaikan yang kemudian menginisiasi lahirnya Urusan Haji di
bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Urusan Haji, yang di kemudian hari
menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji.

Di awal masa kemerdekaan, orang Indonesia yang berada di Tanah Suci
tenggelam dalam suasana kegembiraan. Jacob Vredenbregt mencatat sekitar 70
persen dari semua orang mukim asal Indonesia mengembalikan paspor mereka
kepada konsul Belanda di Jeddah dalam kondisi rusak, sebagai simbolisasi
ungkapan simpati kepada Tanah Air sekaligus pernyataan bahwa mereka bukan
lagi penduduk bawahan Belanda. Mayarakat Indonesia yang bermukim di sana
kemudian menyelenggarakan pelbagai kegiatan pengumpulan dana guna
memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Menginjak tahun 1949, ketika penyerahan kedaulatan berlangsung, orang
Indonesia yang tinggal di mekkah bergerak meminta pemerintah Belanda
menyerahkan konsulatnya di Jeddah kepada pemerintah Indonesia.
Indonesia yang kala itu dikenal dengan nama Republik Indonesa Serikat
(RIS) sudah memiliki kapal-kapal pengangkut haji, dan penyelenggaraan
ibadah haji berada di bawah tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Kesulitan akomodasi dan kekurangan valuta asing membuat pemerintah
mulai memberlakukan sistem kuota. Pada setiap tahunnya, masing-
masing provinsi diberi pengumuman tentang jumlah calon haji dari
wilayah mereka masing-masing.
65

574