Page 102 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Raden Pandji Soeroso 89

KIPRAH DI VOLKSRAAD

Berkat pengaruh dan kedudukannya, Soeroso kemudian diangkat
menjadi anggota Volksraad sejak 1924. Meski secara harfiah
bermakna ‘dewan rakyat’, fungsi dan peran Volksraad sebenarnya
terbatas bagi “rakyat” pribumi. Awalnya, lembaga itu hanya memiliki
kewenangan sebagai penasihat. Baru pada 1927, Volksraad memiliki
kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk
oleh Belanda. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih
melalui pemilihan tidak langsung. Pada 1939, hanya 2.000 orang
memiliki hak pilih, sebagian besar orang Belanda dan orang Eropa
lainnya.
Namun, keterbatasan “perwakilan rakyat” tersebut tidak
membuat R. P. Soeroso kehilangan selera berjuang. Dalam pidato
pertama yang disampaikan pada sidang tahun 1924, ia mengkritik
pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan menarik
pajak landrente di wilayah Sumatera Barat. Pidato tersebut membuat
Gubernur Jenderal Fock marah kepada Soeroso dan tidak mau
mengundangnya berkenalan. Akan tetapi kebijakan penarikan pajak
di wilayah Sumatera Barat itu berhasil digagalkan. Lantaran
keberhasilannya itu, Soeroso diberi gelar ‘datuk’ melalui rapat umum
di Padang.

Dalam karier politiknya, R. P. Soeroso tercatat menjadi
anggota Volksraad dalam periode yang cukup panjang. Di Volksraad,
Soeroso tergabung dalam sebuah ‘fraksi nasional’ yang dibentuk
pada 1927 yang diketuai oleh Mohammad Husni Thamrin. Fraksi itu
bertujuan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia.
Namun, di sisi lain, fraksi itu juga berkolaborasi dengan
pemerintahan kolonial. Artinya, Soeroso dan tokoh lain dalam fraksi
itu juga bersedia bekerja sama dalam pemerintahan Hindia
Belanda—seperti halnya ‘kelompok kooperator’ atau golongan
nasionalis kanan semisal Koesoemo Oetojo, Oto Iskandardinata, dan
Ali Sastroamidjojo. Pada 11 Januari 1941, Husni Thamrin meninggal