Page 107 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

94 Gubernur Pertama di Indonesia

Jawa Tengah dalam bulan Oktober 1945 dan sekaligus menjadi
komisaris tinggi untuk wilayah Solo dan Jogjakarta sebagai wakil
pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Solo. Jabatan
baru yang diemban oleh R.P. Soeroso ini tidak memiliki tugas dan
tanggung jawab yang ringan apabila dibandingkan dengan
jabatannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Seringkali tiap malam R.P. Soeroso mendapat laporan dari orang-
orang Eropa maupun orang-orang pribumi yang saling culik
menculik satu sama lain dan terdapat golongan-golongan yang
bersifat radikal dan melakukan perlawanan secara sepihak.
Untuk mempermudah urusan terkait pemerintahan
administratif, terutama di daerah Kasunanan, Mangkunegaran, dan
Pakualaman pada waktu itu, R.P. Soeroso menjalankan pemerintahan
yang bersifat legislatif maupun eksekutif. Ketika itu, hal tersebut
tidak berada pada ranah yang sewajarnya. Oleh karena itu, di antara
KNI Daerah, sel diketuai oleh Kusumadiningrat dan Sri Sunan XII, dan
Mangkunegara VIII. Terdapat pembagian tugas terhadap Sri
Mangkunegara yang menjalankan urusan legislatif bersama KNI
Daerah, sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan
urusan eksekutif di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat diterima
oleh kedua belah pihak yang masing masing menerima pembagian
tugas tersebut. Akan tetapi beberapa hari kemudian R.P. Soeroso
menerima surat dari para penasehat Sunan dan Mangkunegara
bahwa yang menjalankan pemerintahan eksekutif adalah para patih
dari kedua raja tersebut. Keputusan tersebut ditolak oleh daerah dan
kemudian lembaga tersebut membentuk Presidium untuk mengurus
urusan eksekutif. Ketika itu ketua Presidium yang dipilih adalah R.P.
Soeroso sendiri.
Untuk daerah Jogjakarta, R.P. Soeroso berusaha untuk
mengadakan pertemuan antara para pemimpin daerahnya.
Diantarnya dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)
Jogyakarta yang diketuai oleh Mohammad Saleh, Sri Sultan IX dan Sri
Paku Alam XI. Pertemuan ini berhasil menyepakati pembagian tugas
diantara anggota KNID Jogjakarta, yaitu adanya pembagian tugas