Page 103 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

90 Gubernur Pertama di Indonesia

dunia sehingga Soeroso tampil menggantikan sebagai ketua fraksi
hingga kedatangan tentara Jepang pada tahun berikutnya.
Fraksi nasional menjadi populer pada masanya. Berbagai
putusan penting yang diambil fraksi menjadi landasan kebijakan
pemerintah terutama dalam masalah kesejahteraan masyarakat
pribumi. Pemerintah sendiri menilai bahwa para tokoh dalam fraksi
nasional memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga banyak
tugas penting yang diberikan kepada anggota fraksi tersebut. Salah
satu tugas yang cukup besar tanggung jawabnya adalah ketika
anggota fraksi—antara lain R. P. Soeroso, Oto Iskandardinata,
Wiwoho, dan Sukardjo Wirjopranoto—diminta mendukung
pemerintah Hindia Belanda untuk bersama-sama menghadapi
kedatangan tentara Jepang yang ketika itu telah bercokol di
Semenanjung Malaka. Namun, dalam pertemuan yang membahas
masalah itu—dari pihak pemerintah diwakili Dr. Idenburg—tidak
dihasilkan kesepakatan yang sesuai dengan harapan pemerintah.
Tidak lama setelah pertemuan tersebut, tentara Jepang
datang menduduki Indonesia. Belanda pun menyerah.

DALAM MASA PENDUDUKAN JEPANG DAN AWAL
KEMERDEKAAN

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, R. P. Soeroso masih menjabat
sebagai ketua Perhimpunan Pegawai, ketua Vaksentraal, dan anggota
Volksraad. Namun, dalam masa penjajahan baru itu terjadi
pembekuan terhadap seluruh organisasi dan partai politik
peninggalan Hindia Belanda. Sebagai gantinya, pemerintah
pendudukan Jepang membentuk organisasi Putera (Pusat Tenang
Rakyat), pada 16 April 1943. Tujuannya menghimpun kaum
nasionalis dan intelektual menyatukan melawan Sekutu. Selain itu,
Putera diharapkan melahirkan pemimpin dari kalangan orang
Indonesia sendiri.
Untuk memimpin Putera, pemerintah pendudukan menunjuk
Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K. H. Mas