Page 108 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Raden Pandji Soeroso 95

antara eksekutif dan legislatif, yaitu KNI Daerah menjalankan urusan
legislatif, sedangkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan
urusan pemerintahan eksekutif dan sekaligus menjadi kepala daerah
yang secara turun-temurun dapat disahkan menurut undang pokok
pemerintahan daerah nomor 22/1948. Undang-undang tersebut
merupakan hasil dari buah pikiran R.P. Soeroso.
Semasa menjabat sebagai gubernur, terdapat satu insiden
yang menjadi catatan tersendiri bagi R.P. Soeroso, yaitu insiden
menaikkan bendera merah putih oleh para pemuda pimpinan Patih
Judadibrata dari kantor gubernur di Magelang. Pada waktu itu,
Jepang oleh tentara Sekutu masih diberikan kekuasaan de facto dan
masih melarang mengibarkan bendera Merah Putih sesuai dengan
keinginan rakyat Indonesia.
Rakyat yang sudah berkumpul di Gunung Tidar karena telah
mendengar kabar akan dilaksanakannya peristiwa pengibaran
bendera tersebut, kemudian mulai menyeruak masuk ke dalam
kantor gubernur. Akan tetapi pihak tentara Jepang berupaya untuk
menghalang-halangi kegiatan tersebut sehingga kadang menjadi
panas. Kemudian hingga saat siang hari, rakyat berdatangan dari
sekitar kota Jogjakarta karena terjadi peristiwa penembakan dari
pihak Jepang sehingga terdapat dua pemuda pribumi yang jatuh
menjadi korban. Rakyat sekitar menjadi marah dan menyerang
tentara Jepang yang kemudian berujung kepada masuknya para
tentara Jepang ke dalam markas besar. R. P. Soeroso yang menerima
laporan tersebut, langsung datang dan memberikan nasehat maupun
imbauan kepada masyarakat agar tenang dan tidak menyerbu
markas besar tentara Kenpetai dari pihak Jepang yang siap dengan
berbagai senjata lengkap yang dapat menimbulkan jatuhnya korban
dalam jumlah lebih banyak. Setelah itu, R. P. Soeroso pergi
menghadap Jenderal Tanaka untuk memintanya menghukum tentara
Kenpetai yang bertindak kejam terhadap masyarakat pribumi,
setelah itu Jenderal Tanaka menyanggupi permintaan dari R. P.
Soeroso tersebut.