Page 104 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 104
Raden Pandji Soeroso 91
Mansur yang dikenal sebagai Empat Serangkai. Oleh Empat
Serangkai, R. P. Soeroso diminta tetap bekerja di daerah dan duduk
sebagai ketua Putera daerah Malang, Jawa Timur, sekaligus duduk
dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta.
Dalam suatu kunjungan ke Malang, Bung Karno atas nama
Empat Serangkai meminta R. P Soeroso menjadi Sucokan Kedu yang
diangkat oleh pemerintah pendudukan untuk menunjukkan bahwa
orang Indonesia mampu menjalankan pemerintahan. Pasalnya, sejak
kedatangan Jepang pada Maret 1942 terjadi kekosongan
pemerintahan di beberapa daerah. Juga ketika kalah perang melawan
Sekutu dan harus menjaga status quo, Jepang enggan melakukan apa
pun. Sementara, Sekutu sebagai pemenang perang yang akan
mengambil alih wilayah Indonesia belum datang.
Menerima jabatan sebagai sucokan di Residensi Kedu, Jawa
Tengah, R. P. Soeroso aktif mengobarkan semangat kebangsaan
kepada lurah-lurah di berbagai desa dan kabupaten di wilayah
tugasnya. Kegiatannya itu dapat dilhat sebagai upaya menanamkan
sikap nasionalistik masyarakat luas. Dalam waktu yang sama,
Soeroso juga memimpin dinas-dinas pertanian dan pendidikan dan
pekerjaan Pamong Praja. Ia juga melakukan pengaturan terhadap
pengumpulan beras atau padi untuk tentara Jepang dan daerah di
sekitar Jakarta.
Hingga awal kemerdekaan (1945), R. P. Soeroso menduduki
berbagai jabatan strategis yang dipangkunya sejak masa sebelumnya.
Pada masa awal kemerdekaan, jabatannya bertambah sebagai wakil
ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), di bawah Dr.
Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua. Pada waktu duduk dalam
PPKI itulah Soeroso ikut membahas masalah yang kelak
mengantarkannya sebagai gubernur. Dalam sidang kedua PPKI (19
Agustus) dibahas pembagian wilayah administrasi Indonesia
merdeka. Saat itu diputuskan bahwa wilayah Indonesia dibagi
menjadi delapan provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusatenggara,
dan Maluku. Masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur.
