Page 106 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 106
Raden Pandji Soeroso 93
terhadap kegiatan tersebut dengan membubarkan 400 orang
perawat bekas KNIL tersebut, dan meminta pemimpin Palang Merah
Internasional tersebut untuk meninggalkan Magelang, dan daerah
Jawa Tengah lainnya dalam periode secepatnya.
Kisah lain yang dimiliki oleh R.P. Soeroso ketika menjabat
sebagai Gubernur Jawa Tengah, adalah ketika terjadinya perang saraf
oleh Sekutu yang dilancarkan di Jawa Tengah, dan para pemimpin
pribumi harus melayani perang tersebut, terutama oleh tokoh-tokoh
besar di wilayah tersebut. Pada saat itu terdapat banyak panggilan
telepon yang memberikan ancaman tentang penyerbuan pihak
Sekutu yang dapat terjadi secara tiba-tiba. R.P. Soeroso mengaku
dalam catatannya bahwa ketika menduduki posisi Gubernur Jawa
Tengah ia hampir tidak bisa tidur setiap malam.
Dalam menjalankan kepemimpinan di Jawa tengah, R.P.
Soeroso mendapat bantuan dari rakyat Kedu dalam menjalankan
kewajiban tersebut R.P. Soeroso bersama rakyat gedung di mana ia
menjadi Residen di wilayah tersebut mendapat dukungan penuh dari
masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlawanan
perjuangan terhadap pihak sekutu. Hal tersebut sangat bermanfaat
bagi apa Suroso, karena pada saat itu juga memiliki kesibukan untuk
ke Jakarta dan menyelesaikan rencana undang undang dasar dan
berbagai hal lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat pada
saat itu.
Kisah lain yang dicatat oleh R.P. Soeroso adalah terdapat
pegawai staf komando Inggris dari Semarang yang datang ke
Magelang untuk menjumpai dan meminta tolong agar mengoreksi
pidato komandonya akan disiarkan di radio di Solo pada esok
harinya. Pada pidato itu terdapat persoalan politik yang menjadi
pembahasan utama dan memerlukan koreksi dari R.P. Soeroso.
Selain aktif dalam berbagai kegiatan yang memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia secara utuh melalui daerah-daerah, R.P.
Soeroso juga menjadi anggota KNI pusat sejak terbentuknya
organisasi tersebut. Atas permintaan dari delegasi di Solo, R.P.
Soeroso menjalankan konsolidasi pemerintahan terhadap wilayah