Page 113 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

100 Gubernur Pertama di Indonesia

mendapatkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada Republik
Indonesia secara penuh pada tahun 1949.
Pada bulan Januari 1950, R.P. Soeroso diminta oleh Menteri
Dalam Negeri untuk pergi ke Solo bersama dengan sekretaris
jenderal departemen dalam Negeri untuk menjumpai Sri Sunan
Pakubuwono XII dan seri Mangkunegara VIII untuk memberikan
status daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan
Mangkunegaran. Hal ini sesuai dengan status yang diterima oleh
Jogjakarta menurut undang undang nomor 22/1948, di mana Sri
Sunan dan Sri Mangkunegara menjadi kepala daerah kesatu dan
kedua.
Dalam persetujuan ini, Sri Sunan tidak keberatan terhadap
keputusan tersebut, akan tetapi Sri Mangkunegara meminta posisi
masing-masing untuk berdiri secara sendiri-sendiri. R.P. Soeroso
menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus sesuai dengan
undang-undang yang ditetapkan. Tetapi, penasehat dari Sunan dan
Mangkunegoro meminta beberapa kekuasaan masih dapat
diteruskan oleh raja. Salah satu dari hak yang diminta adalah
kekuasaan untuk pengangkatan wedana. Meskipun mendapat
persyaratan berat yang diajukan oleh pihak raja, R.P. Soeroso tetap
menerangkan kembali bahwa tugas tugas kepala daerah telah
ditetapkan pada undang undang nomor 22/1948 yang sudah
tetapkan oleh pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa apa yang
diminta oleh para penasihat raja tersebut, berada di luar aturan dan
ketentuan undang undang. Ketidaksepakatan yang dialami oleh R.P.
Soeroso bersama dengan para penasihat raja tersebut menghasilkan
kebuntuan. Oleh karena itu, pembicaraan dan rapat tidak dilanjutkan
serta R.P. Soeroso kembali pulang dan memberikan laporan kepada
Menteri Dalam Negeri. Hasil pembicaraan antara kedua raja tersebut
yang berakhir dalam kebuntuan. Upaya untuk membentuk Provinsi
Daerah Istimewa Surakarta kemudian tidak dilanjutkan.