Page 117 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

104 Gubernur Pertama di Indonesia

sehari-hari, pengawasan diserahkan kepada dewan direksi yang
terdiri dari dua orang wakil Departemen Kesehatan dan dua orang
wakil dari Yayasan Fatmawati. Komposisi tersebut dianggap sebagai
komposisi yang adil dan merepresentasikan masing-masing pihak
dengan baik.
Di bulan Maret 1956, R.P. Soeroso terpilih menjadi Ketua
Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia.
Badan tersebut kemudian namanya berganti menjadi Induk Koperasi
Pegawai Negeri atau IKPN pada tahun 1960. R.P. Soeroso juga
terpilih menjadi ketua umum dari Dewan Koperasi Indonesia pada
September 1959, hingga dewan ini dibubarkan oleh Menteri
Koperasi Ahmadi pada bulan Maret 1961. Menteri Koperasi tersebut
mendirikan kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia yang sekaligus
menjadi ketua dari organisasi itu. R.P. Soeroso di kemudian hari
menganggap bahwa koperasi ditujukan sebagai alat politik, sehingga
terjadi kemunduran yang sangat signifikan. Pada periode lahirnya
Orde Baru, gerakan koperasi tidak dapat berkembang dan lumpuh.
Kemudian pada bulan Agustus 1958, R.P. Soeroso diangkat
oleh Presiden Republik Indonesia Sukarno untuk menjadi anggota
Pertimbangan Penghargaan Perintis kemerdekaan Indonesia. Ia
kemudian menempati posisi sebagai wakil ketua. Posisi tersebut ia
manfaatkan untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh
penting pada masa perjuangan mendapatkan kemerdekaan Republik
Indonesia.
Lalu pada tahun 1961, Presiden Republik Indonesia Sukarno
kembali mengangkat R.P. Soeroso menjadi ketua sekaligus anggota
dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Panitia tersebut memiliki tugas untuk menyusun rencana undang
undang pokok tentang pemerintahan daerah, kemudian lakukan
tinjauan terhadap pertimbangan keuangan serta menyusun
rancangan pemerintahan desa yang memiliki hak otonomi. Panitia
tersebut tersebut kemudian menyelesaikan tugasnya pada tahun
1962.