Page 36 - Mapom_Vol5_No4_2023
P. 36

Bingkai



                                                            Berikan Kemudahan
                                                            Perizinan Berusaha,

                                                            BPOM Raih



                                                            Penghargaan




           Penulis  :  Muhammad Rizky
           Editor   :  Dian Hermawati
           BPOM dinobatkan sebagai kementerian/lembaga Terbaik ketiga atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan
           Berusaha dalam Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023. Apresiasi ini diberikan atas keaktifan BPOM dalam
           memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha obat dan  makanan, simplifikasi, dan deregulasi kebijakan yang
           dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan ini diambil demi percepatan pelaksanaan berusaha UMKM di tanah air.

                 redikat tersebut diraih setelah   Ini merupakan cerita di balik proses
                 upaya-upaya yang dilakukan   penyusunan dan keberadaan norma,   berusaha melalui Sistem Online Single
                 BPOM untuk mendorong        standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)   Submission Risk Based Approach (OSS-
          Ppercepatan perizinan berusaha     terkait perizinan berusaha berbasis risiko.  RBA). OSS-RBA merupakan layanan
           sejak tahun 2021. Ketika itu, BPOM   Selain Peraturan BPOM Nomor   perizinan secara daring yang terintegrasi
           menerbitkan Keputusan Kepala BPOM   10 Tahun 2021, BPOM juga memiliki   dan terpadu dengan paradigma perizinan
           Nomor HK.02.01.1.204.21.183 Tahun   peraturan lainnya dalam mendorong   berbasis risiko. Dalam layanan yang
           2021 tentang Program Prioritas    percepatan pelaksanaan berusaha (PPB),   diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada
           Penyusunan Peraturan Perundang-   antara lain: Peraturan BPOM Nomor 26   9 Agustus dua tahun silam ini, jenis
           Undangan di Bidang Pengawasan     Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan   perizinan akan disesuaikan dengan
           Obat dan Makanan di Lingkungan    Berusaha Terintegrasi secara Elektronik   tingkat risikonya. Jokowi jelaskan upaya
           Badan Pengawas Obat dan Makanan   Sektor Obat dan Makanan; Peraturan   ini perlu untuk mendorong iklim berusaha
           Tahun 2021. Selanjutnya, mulai    BPOM Nomor 5 Tahun 2020 tentang   di Indonesia yang semakin kondusif.
           dilakukan pembahasan internal, lalu   Integrasi Pe layanan Perizinan Berusaha   Selain itu, layanan publik BPOM telah
           disosialisasikan melalui forum konsultasi   secara Elektronik Sektor Obat dan          Single Sign
           publik.                           Makanan; Peraturan BPOM Nomor 28   On (SSO) sejak November 2021. Sistem
              Pasca dilakukan harmonisasi    Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan   SSO memudahkan pengguna layanan
           dengan Kementerian Hukum dan Hak   di Lingkungan Badan Pengawas Obat   BPOM dengan hanya perlu satu kali login
           Asasi Manusia dan mendapatkan     dan Makanan; dan Peraturan Pemerintah   untuk membuka semua layanan aplikasi
           persetujuan Presiden, maka BPOM   Nomor 5 Tahun 2021 tentang       yang sudah didaftarkan sebelumnya.
           menetapkan dan mengundangkan      Penyelenggaraan Perizinan Berusaha   Atas simplifikasi dan deregulasi
           Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021   Berbasis Risiko. Unit-unit kerja pelaksana   tersebut, BPOM juga  mendapat
           Tentang Standar Kegiatan Usaha dan   di BPOM pun telah membentuk tim kerja   penghargaan lainnya dalam
           Produk pada Penyelenggaraan Perizinan   beserta program kerja, demi peningkatan   penghargaan pelayanan publik di tahun
           Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat   iklim berusaha di Indonesia.  2023, antara lain:
           Dan Makanan pada 1 April 2021.      BPOM juga telah melaksanakan   •  Predikat Pelayanan Prima untuk
                                                                                BBPOM di Yogyakarta dalam
                                                                                Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
                                                                                Publik Kementerian/Lembaga
                                                                                (Kementerian PANRB);
                                                                              •  Predikat Badan Publik Informatif
                                                                                selama 4 tahun berturut-turut
                                                                                dengan nilai 98,14 pada tahun
                                                                                2023 (BPOM sebagai Lembaga
                                                                                Pemerintah Non-Kementerian
                                                                                (LPNK) yang memperoleh nilai
                                                                                tertinggi dari sebanyak 32 badan
                                                                                publik yang lolos tahap uji publik
                                                                                pada monitoring dan evaluasi KIP
                                                                                tahun 2023);


      34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41