Page 40 - Mapom_Vol5_No4_2023
P. 40

Ruang Tamu





           Upaya Kolektif


           Menciptakan Masyarakat




           yang Lebih Aman



           dan Sehat




           Penulis  :  Nelly Rachman
           Editor   :  Dian Hermawati


           Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang
           optimal, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang
           kapabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi
           krusial dalam memperoleh SDM yang profesional.


                 epat pada 31 Januari 2024 lalu, BPOM berusia 23 tahun
                 menjadi lembaga yang diberi amanat untuk mengawasi
                 obat dan makanan di Indonesia. Salah satu doa yang
           Tterus dipanjatkan setiap tahun adalah agar kehadiran
           BPOM dapat memberikan manfaat nyata seluas-luasnya bagi
           masyarakat dan juga dunia usaha. Fungsi pengawasan obat
           dan makanan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan,
           melainkan lebih luas lagi.
              Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
           Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas,
           mengungkapkan bahwa peran yang dimiliki oleh BPOM sangat
           strategis untuk memastikan peredaran obat dan makanan di
           Indonesia telah sesuai dengan standar keamanan. Oleh karena
           itu, Menteri PANRB berharap BPOM tidak hanya menunggu
           ada laporan masuk, namun lebih proaktif turun ke lapangan
           secara berkala untuk memastikan produk yang beredar aman
           untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, BPOM diharapkan
           dapat melakukan penindakan secara tegas kepada
           perusahaan atau pelaku usaha yang mengedarkan obat
           atau makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
              Pada kesempatan kali ini, Menteri PANRB turut
           berbagi pemikiran dan pandangan terkait koordinasi dan
           kolaborasi Kementerian PANRB dan BPOM dalam rangka
           perkuatan pengawasan obat dan makanan di daerah.
           Pandangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada
           Sekretaris Utama BPOM.










      38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45