Page 43 - Mapom_Vol5_No4_2023

Ruang Tamu

Perbedaan Krim Wajah

derajat kesehatan masyarakat dan daya
saing bangsa dapat tercapai optimal.
Pilar pengawasan obat dan makanan
yang efektif setidaknya memerlukan
peran pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat.
Hal ini disetujui oleh Menteri PANRB.
“Sinergitas antara masyarakat dan
BPOM menjadi kunci untuk memantau
produk-produk yang beredar di pasaran,”
ujarnya. “Sebagai warga negara,
masyarakat dapat berkontribusi secara
aktif terhadap upaya ini dengan proaktif Etiket Biru Kosmetik
mengamati komposisi produk-produk
yang mereka gunakan dan melakukan
Menpan berbincang dengan salah seorang petugas pengujian pelaporan jika ditemukan produk-produk
BBPOM di Yogyakarta, Jumat (21/10/2022) yang mengandung komposisi yang tidak
sesuai atau tidak tersertifikasi BPOM.
pada prioritas nasional, hingga digitalisasi mengimplementasikan amanah UU ASN. Masyarakat harus tetap waspada dan
manajemen ASN melalui platform digital Dalam UU ASN disebutkan bahwa pola laporkan segala kekhawatiran atau Termasuk obat Termasuk kosmetik
yang akan menjadi salah satu bagian pengembangan kompetensi tidak lagi aktivitas mencurigakan terkait distribusi
dari 9 (sembilan) layanan prioritas dalam hanya bersifat klasikal, seperti diklat atau penjualan barang di bawah standar,” Diperoleh dengan resep Dijual bebas sesuai
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik formal, melainkan lebih menekankan tambah mantan Bupati Banyuwangi ini. dokter ketentuan
(SPBE). pada pembelajaran berbasis Kementerian PANRB sendiri akan
Digitalisasi ini juga berperan pengalaman, seperti magang dan terus memberikan dukungan dan
sangat penting dalam pengawasan pelatihan langsung di lapangan. pendampingan kepada BPOM. Menteri Dibuat di sarana Diproduksi di industri
sistem merit dan penguatan integrasi Menteri PANRB menyebutkan kelahiran 6 Agustus 1973 ini menegaskan pelayanan kefarmasian kosmetik
dan interoperabilitas layanan ASN. bahwa di dalam Pedoman Arah BPOM dan Kementerian PANRB harus
ASN di seluruh instansi pusat dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi semakin meningkatkan kerja sama untuk Tidak mengandung
daerah, termasuk BPOM, hendaknya SDM Pengawasan Obat dan Makanan memastikan implementasi kebijakan Mengandung bahan obat bahan obat
memahami bahwa semangat UU ASN terdapat pengembangan kompetensi terkait dengan RB, ZI, dan inovasi
ini harus dibarengi dengan komitmen, melalui pendidikan pelatihan klasikal pelayanan publik. Ketiga kebijakan
serta kerja sama para pemimpin pada dan non-klasikal, serta pemanfaatan tersebut menekankan perbaikan pada Label berupa etiket warna Label berisi informasi
seluruh tingkatan di instansi pemerintah. platform pembelajaran digital terintegrasi, tata kelola dengan melakukan inovasi biru sarana pelayanan produk, seperti tanggal
Keberadaan pegawai ASN yang memiliki yakni IDEAS (Integrated Development dalam pelayanan publik dan upaya-upaya kefarmasian dengan produksi, kedaluwarsa,
growth mindset juga diperlukan, sehingga and Training Information System). “Ini untuk menegakkan integritas pegawai. informasi dan petunjuk produsen/importir, dan
UU ASN tersebut dapat dipahami dengan sejalan dengan dengan salah satu Seperti kebijakan zona integritas yang penggunaan lainnya
baik dalam penerapannya di Instansi modul yang nanti akan disediakan dapat mendorong unit-unit kerja di BPOM
Pemerintah. dalam platform digital aparatur negara untuk berkompetisi antar satu sama lain
“Saat ini, Kementerian PANRB juga yang dapat diakses seluruh ASN, yaitu dan mendorong terjadinya pertukaran Batas waktu penggunaan
tengah menyusun pedoman turunan modul pengembangan kompetensi best practice dari unit-unit yang telah 35 hari setelah pembuatan Batas waktu penggunaan
dari UU ASN, salah satunya yakni secara nasional. Semakin fleksibelnya mendapatkan predikat WBK/WBMM di bawah pengawasan sesuai masa kedaluwarsa
rancangan peraturan pemerintah tentang mekanisme pengembangan kompetensi (Wila yah Birokrasi Bersih dan Melayani).
manajemen ASN. Bersama-sama dengan ASN, diharapkan berdampak langsung Selain itu, laporan hasil evaluasi RB dokter
BPOM, dukungan dan pendampingan terhadap kinerja ASN. Instansi dan eva luasi kinerja penyelenggaraan
terkait perbaikan manajemen SDM yang pemerintah, termasuk BPOM wajib pelayanan pu blik dapat menjadi acuan Memiliki nomor notifikasi
sudah terlaksana selama ini harus terus memberikan kemudahan akses belajar BPOM dalam me lakukan perbaikan Tidak perlu memiliki izin ВРОМ (NA/NB/NC/ND/
dilanjutkan agar kualitas pelayanan bagi pegawai ASN,” tutur Menteri yang dalam peningkatan kua litas pelayanan NE + 11 digit angka)
publik, terutama pada pengawasan dilantik Presiden Joko Widodo pada publik dan peningkatan kinerja BPOM.
obat dan makanan, dapat terlaksana tanggal 7 September 2022. “Ingat, upaya kolektif sangat penting
secara prima dan berdampak kepada dalam menciptakan masyarakat yang
stakeholder,” ungkap Azwar Anas. Sinergi untuk Perlindungan lebih aman dan sehat. Dengan bekerja
Terkait penataan SDM, Kementerian Masyarakat Indonesia sama, kita dapat meningkatkan layanan Pilih krim wajah
PANRB mengapresiasi BPOM yang BPOM menyadari sepenuhnya publik, dan melindungi kesejahteraan Yuk, lebih hati-hati "
telah menetapkan Pedoman Arah bahwa pengawasan obat dan makanan setiap individu. Tetap terinformasi, tetap yang sesuai dengan
Kebijakan Pengembangan Kompetensi tidak dapat dilakukan oleh BPOM waspada, dan berkontribusi aktif untuk dalam memilih penggunaannya,
SDM Pengawasan Obat dan Makanan. sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan membangun Indonesia yang lebih aman agar kulit kamu sehat
Menurut Menteri PANRB, BPOM telah pemangku kepentingan agar peningkatan dan sehat,” tegas Menteri PANRB.n krim wajah. dan terawat. "

40 41
41

Vol.5/No.4/2023 V ol.5/No.4/2023
Vol.5/No.4/2023