Page 42 - Mapom_Vol5_No4_2023

Ruang Tamu

derajat kesehatan masyarakat dan daya
saing bangsa dapat tercapai optimal.
Pilar pengawasan obat dan makanan
yang efektif setidaknya memerlukan
peran pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat.
Hal ini disetujui oleh Menteri PANRB.
“Sinergitas antara masyarakat dan
BPOM menjadi kunci untuk memantau
produk-produk yang beredar di pasaran,”
ujarnya. “Sebagai warga negara,
masyarakat dapat berkontribusi secara
aktif terhadap upaya ini dengan proaktif
mengamati komposisi produk-produk
yang mereka gunakan dan melakukan
pelaporan jika ditemukan produk-produk
yang mengandung komposisi yang tidak
pada prioritas nasional, hingga digitalisasi mengimplementasikan amanah UU ASN. Masyarakat harus tetap waspada dan
manajemen ASN melalui platform digital Dalam UU ASN disebutkan bahwa pola laporkan segala kekhawatiran atau
yang akan menjadi salah satu bagian pengembangan kompetensi tidak lagi aktivitas mencurigakan terkait distribusi
dari 9 (sembilan) layanan prioritas dalam hanya bersifat klasikal, seperti diklat atau penjualan barang di bawah standar,”
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik formal, melainkan lebih menekankan tambah mantan Bupati Banyuwangi ini.
(SPBE). pada pembelajaran berbasis Kementerian PANRB sendiri akan
Digitalisasi ini juga berperan pengalaman, seperti magang dan terus memberikan dukungan dan
sangat penting dalam pengawasan pelatihan langsung di lapangan. pendampingan kepada BPOM. Menteri
sistem merit dan penguatan integrasi Menteri PANRB menyebutkan kelahiran 6 Agustus 1973 ini menegaskan
dan interoperabilitas layanan ASN. bahwa di dalam Pedoman Arah BPOM dan Kementerian PANRB harus
ASN di seluruh instansi pusat dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi semakin meningkatkan kerja sama untuk
daerah, termasuk BPOM, hendaknya SDM Pengawasan Obat dan Makanan memastikan implementasi kebijakan
memahami bahwa semangat UU ASN terdapat pengembangan kompetensi terkait dengan RB, ZI, dan inovasi
ini harus dibarengi dengan komitmen, melalui pendidikan pelatihan klasikal pelayanan publik. Ketiga kebijakan
serta kerja sama para pemimpin pada dan non-klasikal, serta pemanfaatan tersebut menekankan perbaikan pada
seluruh tingkatan di instansi pemerintah. platform pembelajaran digital terintegrasi, tata kelola dengan melakukan inovasi
Keberadaan pegawai ASN yang memiliki yakni IDEAS (Integrated Development dalam pelayanan publik dan upaya-upaya
growth mindset juga diperlukan, sehingga and Training Information System). “Ini untuk menegakkan integritas pegawai.
UU ASN tersebut dapat dipahami dengan sejalan dengan dengan salah satu Seperti kebijakan zona integritas yang
baik dalam penerapannya di Instansi modul yang nanti akan disediakan dapat mendorong unit-unit kerja di BPOM
Pemerintah. dalam platform digital aparatur negara untuk berkompetisi antar satu sama lain
“Saat ini, Kementerian PANRB juga yang dapat diakses seluruh ASN, yaitu dan mendorong terjadinya pertukaran
tengah menyusun pedoman turunan modul pengembangan kompetensi best practice dari unit-unit yang telah
dari UU ASN, salah satunya yakni mendapatkan predikat WBK/WBMM
rancangan peraturan pemerintah tentang mekanisme pengembangan kompetensi (Wila yah Birokrasi Bersih dan Melayani).
manajemen ASN. Bersama-sama dengan ASN, diharapkan berdampak langsung Selain itu, laporan hasil evaluasi RB
BPOM, dukungan dan pendampingan terhadap kinerja ASN. Instansi dan eva luasi kinerja penyelenggaraan
terkait perbaikan manajemen SDM yang pemerintah, termasuk BPOM wajib pelayanan pu blik dapat menjadi acuan
sudah terlaksana selama ini harus terus memberikan kemudahan akses belajar BPOM dalam me lakukan perbaikan
dilanjutkan agar kualitas pelayanan bagi pegawai ASN,” tutur Menteri yang dalam peningkatan kua litas pelayanan
publik, terutama pada pengawasan dilantik Presiden Joko Widodo pada publik dan peningkatan kinerja BPOM.
obat dan makanan, dapat terlaksana tanggal 7 September 2022. “Ingat, upaya kolektif sangat penting
secara prima dan berdampak kepada dalam menciptakan masyarakat yang
stakeholder,” ungkap Azwar Anas. Sinergi untuk Perlindungan lebih aman dan sehat. Dengan bekerja
Terkait penataan SDM, Kementerian Masyarakat Indonesia sama, kita dapat meningkatkan layanan
PANRB mengapresiasi BPOM yang BPOM menyadari sepenuhnya publik, dan melindungi kesejahteraan
telah menetapkan Pedoman Arah bahwa pengawasan obat dan makanan setiap individu. Tetap terinformasi, tetap
Kebijakan Pengembangan Kompetensi tidak dapat dilakukan oleh BPOM waspada, dan berkontribusi aktif untuk
SDM Pengawasan Obat dan Makanan. sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan membangun Indonesia yang lebih aman
Menurut Menteri PANRB, BPOM telah pemangku kepentingan agar peningkatan dan sehat,” tegas Menteri PANRB.

40