Page 41 - Mapom_Vol5_No4_2023

Sinergisme Kementerian PANRB dan
BPOM
Kementerian PANRB memiliki peran
yang sangat penting dalam mewujudkan
dan memastikan pelayanan publik
yang prima. “Dalam konteks BPOM,
koordinasi antara Kementerian PANRB
dan BPOM dapat dilakukan terutama
dalam mengoordinasikan kebijakan-
kebijakan terkait pengelolaan SDM, tata
laksana, dan pengawasan di bidang
obat dan makanan,” papar Menteri
PANRB. Koordinasi ini bertujuan untuk

kualitas layanan publik di sektor yang
menjadi tanggung jawab BPOM.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa
koordinasi Kementerian PANRB dan
BPOM dilakukan terkait dengan kebijakan
yang diemban oleh Kementerian
PANRB seperti melakukan sosialisasi, untuk Inovasi BERPENDAR (Bersama BPOM dalam penyusunan kriteria dan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Memperoleh Izin Edar) milik BBPOM di penataan unit pelaksana teknis (UPT)
kebijakan di Reformasi Birokrasi (RB), Yogyakarta. Selanjutnya, BPOM melalui dan penetapan UPT Loka POM menjadi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi BBPOM di Yogyakarta menjadi salah satu Balai POM di Tarakan. Azwar Anas
Pemerintahan (SAKIP), dan Zona dari lima unit penyelenggara pelayanan
Integritas (ZI). Selain itu, Kementerian publik (UPP) K/L dengan nilai tertinggi dan efektivitas, serta proporsionalitas
PANRB juga melakukan koordinasi untuk penyediaan sarana-prasarana organisasi BPOM telah dilakukan evaluasi
dengan BPOM guna memastikan ramah kelompok rentan. kelembagaan dengan hasil penilaian
dukungan kelembagaan dan SDM di Tak hanya itu, capaian Indeks RB sebesar 84,49 dengan predikat sangat
BPOM telah tepat fungsi dan tepat BPOM mendapatkan kategori A dengan efektif. Di tahun 2023, BPOM telah
ukuran dalam mendukung BPOM predikat “Sangat Baik” selama 4 tahun mengajukan 9 (sembilan) unit untuk
mencapai tujuan strategis organisasi. Di terakhir (2019-2022). Pada tahun terakhir, dilakukan evaluasi zona integritas ke Tim
bidang pelayanan publik, Kementerian Indeks RB BPOM mencapai angka Penilai Nasional dan terdapat 3 (tiga) unit
PANRB bersinergi dengan BPOM 84,51 dengan predikat A dan SAKIP kerja yang mendapatkan predikat menuju
dalam memberikan masukan dan saran dengan predikat A. “Hal ini menunjukkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
perbaikan guna mendorong pelayanan pelaksanaan kebijakan RB, SAKIP, dan
publik yang lebih prima kepada pelayanan publik telah terlaksana dengan Penataan SDM BPOM
masyarakat melalui kebijakan inovasi baik di BPOM dan dapat menjadi contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun
pelayanan publik dan koordinasi Sistem untuk instansi lainnya,” tutur Menteri 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik PANRB. ASN) telah mengamanahkan percepatan
Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Koordinasi Kementerian PANRB 7 (tujuh) transformasi dalam manajemen
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). dan BPOM di bidang kelembagaan SDM Aparatur. Mulai dari sistem
Sinergi tersebut berbuah hasil yang pun telah berjalan dengan baik, antara rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
baik. Pada tahun 2022, BPOM menerima lain terkait dengan penataan organisasi yang harus lebih responsif dan mengacu
2 (dua) penghargaan dari Kementerian
PANRB. Penghargaan pertama adalah
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk
Inovasi Gerakan Mengawal Usaha
Pertumbuhan Rakyat Jawa Timur
(Gempur Jatim) yang diinisiasi oleh Balai
Besar POM (BBPOM) di Surabaya. Kedua,
untuk BBPOM di Yogyakarta yang meraih
penghargaan sebagai Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik “Pelayanan Prima” pada
kategori Kementerian/Lembaga Umum.
Pada tahun 2023, BPOM memperoleh
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

39

Vol.5/No.4/2023