Page 37 - Mapom_Vol5_No4_2023
P. 37

Bingkai



 Berikan Kemudahan
 Perizinan Berusaha,  •  Gold Medal kategori The Best of   Penyelenggaraan Pelayanan Publik   semangat BPOM untuk terus
                                                                                meningkatkan kinerja dan kualitas
                                                Tahun 2023 (Kementerian PANRB);
               The Best Agent Digital Inbound;
 BPOM Raih     Silver Medal untuk kategori The Best   •  Balai Besar POM di Yogyakarta   pelayanan publiknya. Tidak hanya
                                                                                untuk memberikan kemudahan bagi
               Agent Digital Media Sosial; Bronze
                                                menjadi salah satu dari 5 (lima)
                                                                                pelaku usaha, tapi juga sebagai kanal
               Medal untuk kategori The Best Agent
                                                UPP dengan nilai tertinggi di tingkat
                                                                                bagi masyarakat jika memerlukan
               Email dalam kategori individual; serta
                                                Kementerian/Lembaga dalam
 Penghargaan   Gold Medal pada The Best Quality   penyediaan sarana prasarana ramah   penanganan pengaduan dan keluhan
                                                                                dalam prosedur pelayanan.
                                                kelompok rentan (Kementerian
               Team, dan Silver Medal pada The
                                                PANRB);
               Best Accuracy Team dalam kategori
                                                                                  Pengaduan dan keluhan dapat
 Penulis  :  Muhammad Rizky  Teamwork pada ajang kompetisi   •  Terbaik ketiga pada kategori   disampaikan melalui:
 Editor   :  Dian Hermawati  The Best Contact Center Indonesia   Kementerian Negara/Lembaga yang   •  situs bpom.lapor.go.id;
               (TBCCI) 2023 (Indonesia Contact   berkinerja baik dalam penyelenggaraan   •  aplikasi SP4N LAPOR!;
 BPOM dinobatkan sebagai kementerian/lembaga Terbaik ketiga atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan   Center Association (ICCA));   Percepatan Pelaksanaan Berusaha   •  e-mail halobpom@pom.go.id;
 Berusaha dalam Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023. Apresiasi ini diberikan atas keaktifan BPOM dalam   •  Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan   (PPB) (Badan Koordinasi Penanaman   •  subsite ulpk.pom.go.id;
 memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha obat dan  makanan, simplifikasi, dan deregulasi kebijakan yang   Standar Pelayanan Publik Tingkat   Modal (BKPM) Kementerian Investasi));  • aplikasi BPOM Mobile; maupun
 dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan ini diambil demi percepatan pelaksanaan berusaha UMKM di tanah air.  Lembaga Pemerintah (Zonasi   •  TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik bagi   kanal informasi resmi di media
               Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi)   BBPOM Yogyakarta untuk Inovasi   sosial BPOM. Masyarakat juga
 redikat tersebut diraih setelah   Ini merupakan cerita di balik proses   pengintegrasian dan verifikasi perizinan   (Ombudmans RI);  Berpendar (Bersama Memperoleh Ijin   dapatmengunjungi Gedung Pelayanan
 upaya-upaya yang dilakukan   penyusunan dan keberadaan norma,   berusaha melalui Sistem Online Single   •  Terbaik Kementerian/Lembaga dalam   Edar) (Kementerian PANRB).   Publik BPOM di: Jl. Percetakan Negara
 BPOM untuk mendorong   standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)   Submission Risk Based Approach (OSS-  Pemantauan dan Evaluasi Kinerja   Penghargaan ini menjadi pemacu   No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.n
 Ppercepatan perizinan berusaha   terkait perizinan berusaha berbasis risiko.  RBA). OSS-RBA merupakan layanan
 sejak tahun 2021. Ketika itu, BPOM   Selain Peraturan BPOM Nomor   perizinan secara daring yang terintegrasi   Kemudahan Layanan Publik BPOM
 menerbitkan Keputusan Kepala BPOM   10 Tahun 2021, BPOM juga memiliki   dan terpadu dengan paradigma perizinan   a. Obat
 Nomor HK.02.01.1.204.21.183 Tahun   peraturan lainnya dalam mendorong   berbasis risiko. Dalam layanan yang   1.  Penghapusan Approvable Letter/AL (untuk registrasi obat yang sudah melakukan produksi skala komersial, sehingga tidak dikeluarkan AL, tetapi langsung NIE)
 2021 tentang Program Prioritas   percepatan pelaksanaan berusaha (PPB),   diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada   2.  Persetujuan obat baru dengan mekanisme reliance yang sebelumnya disetujui di 3 negara menjadi cukup 1 negara, namun dokumen mutu obatnya harus sama.
 Penyusunan Peraturan Perundang-  antara lain: Peraturan BPOM Nomor 26   9 Agustus dua tahun silam ini, jenis   3.  Mempersingkat beberapa proses registrasi, sertifikasi, dan ekspor-impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor, yaitu:
                 •  Registrasi obat pengembangan baru (100 Hari Kerja (HK) menjadi 50 HK)
 Undangan di Bidang Pengawasan   Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan   perizinan akan disesuaikan dengan   •  Registrasi pertama obat baru yang melakukan investasi di Indonesia (300 HK menjadi 100 HK)
 Obat dan Makanan di Lingkungan   Berusaha Terintegrasi secara Elektronik   tingkat risikonya. Jokowi jelaskan upaya   •  Registrasi obat generik yang melakukan investasi di Indonesia (150 HK menjadi 75 HK)
 Badan Pengawas Obat dan Makanan   Sektor Obat dan Makanan; Peraturan   ini perlu untuk mendorong iklim berusaha   •  Certificate of Pharmaceutical Product untuk Ekspor (10 HK menjadi 3 HK)
 Tahun 2021. Selanjutnya, mulai   BPOM Nomor 5 Tahun 2020 tentang   di Indonesia yang semakin kondusif.  •  Proses sertifikasi cara distribusi obat yang baik (79 HK menjadi 49 HK)
                 •  Surat Keterangan Impor Obat/Bahan Obat (8 Jam menjadi 6 Jam)
 dilakukan pembahasan internal, lalu   Integrasi Pe layanan Perizinan Berusaha   Selain itu, layanan publik BPOM telah   •  Impor vaksin untuk penanggulangan  COVID-19 (Integrasi Sistem dengan Bea  Cukai, Kemenkes, dan Indonesia National Single Window/INSW) (6 Jam
 disosialisasikan melalui forum konsultasi   secara Elektronik Sektor Obat dan   mengimplementasikan fitur Single Sign   menjadi 2 Jam)
 publik.   Makanan; Peraturan BPOM Nomor 28   On (SSO) sejak November 2021. Sistem   •  Analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (4 HK menjadi 3 HK)
 Pasca dilakukan harmonisasi   Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan   SSO memudahkan pengguna layanan   b. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK)
 dengan Kementerian Hukum dan Hak   di Lingkungan Badan Pengawas Obat   BPOM dengan hanya perlu satu kali login   1.  Pelaku usaha dapat secara paralel melakukan proses registrasi produk OTSKK bersamaan dengan proses sertifikasi cara produksi obat tradisional yang baik
                 (CPOTB) dengan proses pendaftaran akun.
 Asasi Manusia dan mendapatkan   dan Makanan; dan Peraturan Pemerintah   untuk membuka semua layanan aplikasi   2.  Pelaku usaha dapat melakukan penggantian dokumen angka pengenal impor, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan dengan nomor induk
 persetujuan Presiden, maka BPOM   Nomor 5 Tahun 2021 tentang   yang sudah didaftarkan sebelumnya.   berusaha yang terkoneksi pada OSS.
 menetapkan dan mengundangkan   Penyelenggaraan Perizinan Berusaha   Atas simplifikasi dan deregulasi   3.  Simplifikasi pada persyaratan uji stabilitas bagi perusahaan clustering jalur hijau.
 Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021   Berbasis Risiko. Unit-unit kerja pelaksana   tersebut, BPOM juga  mendapat   4.  Percepatan pada proses registrasi/notifikasi produk OTSKK, yaitu:
                   Notifikasi parfum, notifikasi khusus ekspor, variasi kemasan, notifikasi produk kosmetik kit (KIT), dan clustering jalur hijau kosmetik (14 HK menjadi 3 HK)
                 •
 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan   di BPOM pun telah membentuk tim kerja   penghargaan lainnya dalam   •   Registrasi OT dan SK khusus ekspor (30 HK menjadi 3HK)
 Produk pada Penyelenggaraan Perizinan   beserta program kerja, demi peningkatan   penghargaan pelayanan publik di tahun   •   Pra Registrasi OT dan SK (clustering jalur hijau) (20 HK menjadi 10 HK)
 Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat   iklim berusaha di Indonesia.  2023, antara lain:  •   Registrasi OT dan SK  (clustering jalur hijau) (30 HK menjadi 15 HK)
 Dan Makanan pada 1 April 2021.   BPOM juga telah melaksanakan   •  Predikat Pelayanan Prima untuk   •   Registrasi OT Lowrisk (30HK menjadi 7HK)
 BBPOM di Yogyakarta dalam   c. Pangan Olahan
                 Review jalur registrasi berbasis risiko (risk based approach) yang berdampak pada penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses, yaitu:
              1.
 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan   a.  Data perizinan berusaha diambil dari nomor induk berusaha (NIB) yang terkoneksi dengan OSS;
 Publik Kementerian/Lembaga   b.  Untuk pangan yang risiko menengah rendah (MR) hanya pemenuhan komitmen;
 (Kementerian PANRB);   c.  Penilaian hanya pada pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) untuk registrasi menengah tinggi (MT);
                 d.  Penilaian hanya pada label dan kriteria keamanan tertentu untuk risiko tinggi dengan notifikasi.
 •  Predikat Badan Publik Informatif   2.  Mendukung percepatan proses perizinan pangan olahan, antara lain:
 selama 4 tahun berturut-turut   a.  Melaksanakan kegiatan jemput bola dan pendampingan ke pelaku usaha khususnya UMKM melalui intensifikasi percepatan proses perizinan/jemput bola
 dengan nilai 98,14 pada tahun   (coaching clinic, desk registration, bimbingan teknis);
 2023 (BPOM sebagai Lembaga   b.  Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi registrasi RBA untuk pangan risiko MR dan MT;
 Pemerintah Non-Kementerian   c.  Pelatihan registration officer (RO) berbasis kompetensi dalam melakukan evaluasi mandiri registrasi pangan  MR;
 (LPNK) yang memperoleh nilai   d.  Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai registrasi pangan olahan berbasis risiko;
                 e.  Menyusun pedoman/handbook registrasi pangan olahan sesuai komoditas untuk pangan olahan yang banyak diproduksi UMK;
 tertinggi dari sebanyak 32 badan   f.   Penyediaan sarana dan prasarana pelaku usaha berkebutuhan khusus.
 publik yang lolos tahap uji publik   3.   Percepatan/simplifikasi untuk registrasi pangan olahan, terdiri dari:
 pada monitoring dan evaluasi KIP   •   Registrasi tingkat risiko MR (5HK menjadi 1HK)
 Peluncuran OSS-RBA oleh Presiden Jokowi  tahun 2023);   •   Registrasi tingkat risiko MT untuk pangan wajib SNI (5-30HK menjadi 5HK)
 Foto: BPMI Setpres/Lukas. Dikutip dari www.presidenri.go.id pada 10 Januari 2024.  •   Registrasi tingkat risiko tinggi dengan notifikasi (untuk pangan risiko tinggi dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan, antara lain memiliki Program Manajemen
                   Risiko (PMR), SNI Sukarela, Sertifikat Organik, dan merupakan pangan sejenis dari yang sudah terdaftar sebelumnya  (30HK menjadi 15HK)
                 •   Registrasi tingkat risiko tinggi (30HK)
   34                                                                                                            35
                                                                                                                35

 Vol.5/No.4/2023                                                                          V ol.5/No.4/2023
                                                                                          Vol.5/No.4/2023
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42