Page 448 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

majelis umum PBB menegaskan sikap Indonesia mengenai tuntutan prinsip
dekolonisasi irian barat. Majelis umum PBB membahas masalah irian barat
17
secara subtantif. Sidang mejelis umum PBB dilaksanakan pada tahun 1955
hingga 1957. 18

Dua bulan sesudah sidang umum pada tanggal 23 november 1954
pemerintah Indonesia mengajukan resolusi masalah irian barat kepada
panitia politik PBB yang isinya bahwa irian barat merupakan bagian Negara
Nasional Republik Indonesia, dan Indonesia mencari jalan penyelesaian secara

damai dan meminta agar diadakan kembali perundingan dengan anjuran dan
pengawasan PBB. Pada tanggal 30 nevember 1954 sidang panitia politik PBB
menerima resolusi Indonesia dengan perbandingan suara 34 setuju 14 menolak
dan 10 abstain. Namun pada tanggal 10 desember 1954 sidang majelis umum

mengalami perubahan perbandingan suara dan perjuangan diplomasi di forum
PBB tersebut mengalami kegagalan dikarenakan majelis umum PBB tidak
menerima resolusi tersebut karena tidak memperoleh dukungan hingga dua
pertiga Negara anggota PBB. Rakyat Indonesia mengajukan rancangan resolusi
19
selama tiga tahun berturut turut dan selama tiga tahun berturut turut pula
rancangan resolusi yang diajukan rakyat Indonesia ditolak oleh majelis umum
PBB. Karena ditolak selama tiga tahun berturut turut pemerintah Indonesia
tidak lagi membawa masalah irian barat ke majelis umum PBB. 20

Indonesia kemudian mendekati beberapa negara seperti India, Pakistan,
Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar
mereka tidak memberi dukungan Belanda apabila pecah perang antar indonesia
dan Belanda. Dalam sidang umum PBB tahun 1961 sekjen PBB U Thant meminta

Ellsworth Bunker Seorang diplomat dari Amerika Serikat untuk penyelesaian
masalah Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar masalah ini diselesaikan
dalam jangka waktu dua tahun. 21
Langkah Ketiga, Indonesia juga menempuh konfrontasi bidang politik dan

Ekonomi. Pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Soekarno mengeluarkan UU

17 Ensiklopedia , Sejarah Dan Budaya, h.242
18 Poesponegoro dan Notosusanto. Op.Cit. h.437
19 Ibid. h.437
20 Ibid. h. 438
21 Adi Sudirman. Sejarah Lengkap Indonesia dari Klasik hingga Terkini. (Yogyakarta: Diva Press, 2014). h.
327.

Sejarah Nasional Indonesia VI 444