Page 103 - Menabung_Ebook

Menurut Kartodirdjo dan Djoko Soerjo (1991), pendekatan yang
digunakan dalam penerapan Sistem Tanam Paksa adalah dengan merekatkan
hubungan antara pemerintah kolonial dan para petani secara langsung dan
lebih intens, terutama mengarahkan petani untuk menanam tanaman ekspor
dalam jumlah yang dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah
mengatur sistem tanam paksa dengan mengeluarkan tujuh ketentuan seperti
yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834, Nomor 22.
Ketujuh ketentuan itu yang pertama, dalam hal penyediaan tanah melalui
hal persetujuan bersama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk Menabung Membangun Bangsa
penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Kedua,
tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh
melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga,
pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh
melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Keempat, bagian
tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran
pajak tanah. Kelima, hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah
yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah hindia belanda; apabila
nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang
harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
Keenam, kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada
pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian
penduduk. Ketujuh, penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan
pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi
pengawasannya pada segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan
tanah, panen, dan pengangkutan. 93

Penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830 menghentikan peperangan lima tahun yang
memperburuk kondisi keuangan pemerintah Hindia Belanda.
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch-Indie/F.W. Stapel. Stapel, F. W. (Frederik Willem), 1879-1969