Page 151 - Perdana Menteri RI Final
P. 151
217
penegakan hak-hak rakyat untuk berpolitik, untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat.
namun ia tidak setuju dengan sistem multipartai Pilihan siapa tokoh yang dapat menanggulangi
yang melibatkan jumlah partai yang terlalu kemelut krisis kemudian jatuh kepada Hatta yang
banyak. Partai-partai politik dalam bayangannya dianggap oleh Sukarno sebagai orang yang tepat,
sebaiknya tidak hanya sekedar berdiri saja dari luar partai, untuk mengemban tugas berat itu.
untuk menyemarakkan politik tapi turut
Tahun 1948 adalah “salah satu tahun yang
memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.
paling kritis dan menantang dalam kehidupan
218
MEMIMPIN DI TENGAH KRISIS SEBAGAI Hatta”. Moh. Roem mengenang bahwa
PERDANA MENTERI “Renville adalah titik kekalahan dalam
perjuangan dan orang merasa adanya kebutuhan
KABINET PRESIDENTIL DARURAT kabinet yang kuat dan Hatta tampak sebagai
pemimpin yang terkuat”. Tugas yang menanti
Presiden Sukarno melantik Kabinet Hatta pada Apabila Sjahrir jatuh dari kursi perdana
tanggal 20 Februari 1948. perdana menteri selanjutnya begitu berat
menteri akibat perundingan Linggarjati, Amir
yaitu mengembalikan kepercayaan barisan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sjarifuddin jatuh dengan cara yang kurang lebih
bersenjata, termasuk laskar, di dalam negeri
sama akibat ketidakpuasan partai-partai politik
dan menjaga kepercayaan luar negeri dengan
dan rakyat setelah perundingan Renville yang
tetap memprioritaskan perjuangan diplomatik
dianggap merugikan Indonesia. Berdasarkan
sebagai ujung tombak mempertahankan
perjanjian Renville, Republik Indonesia hanya
219
kedaulatan Republik. Pada tanggal 29
akan menjadi bagian dari Negara Indonesia
Januari 1948 “kabinet presidentil”darurat
Serikat yang akan dibentuk dan dikepalai oleh
Ratu Belanda. Wilayah Indonesia hanya akan Hatta dikukuhkan oleh Sukarno. Kabinet
terdiri atas Jawa Tengah dan daerah-daerah di ini langsung bertanggung jawab kepada
Sumatera. Yang paling merugikan bagi Indonesia Sukarno sebagai presiden bukan kepada KNIP.
adalah kabinet Amir menyetujui keabsahan “garis Kabinet ini didukung oleh “golongan tengah”
van Mook” yang membuat wilayah RI semakin Masyumi dan PNI, serta tokoh-tokoh yang
berkurang sebab para gerilyawan terpaksa tidak berpartai. Masyumi adalah partai yang
meninggalkan wilayah kantong gerilya di balik begitu mempercayai Hatta, sementara itu PNI
215
garis itu untuk diduduki oleh tentara Belanda. dikenal memiliki hubungan dekat dengan
Situasi politik begitu kacau ketika itu karena sulit Hatta. Meskipun begitu, Hatta tidak mampu
membayangkan siapa tokoh pemimpin yang mau mendamaikan sayap kiri yang kini terpecah
menerima tekanan yang besar untuk menerapkan belah. Tuntutan sayap kiri dari kelompok Front
hasil dari perundingan Renville, terutama dalam Demokrasi Rakyat (FDR) Amir Sjarifuddin
memerintahkan unit militer Indonesia agar mau adalah mulanya 10 kursi kabinet, kemudian 8
menarik diri dari wilayah Republik yang semakin kursi dengan Amir Sjarifuddin duduk sebagai
Presiden Sukarno menghadiri sidang kabinet Hatta
220
216
menyempit. Pembentukan kabinet yang dapat menteri pertahanan. Sementara itu, Hatta
yang pertama pada tanggal 20 Februari 1948.
menyatukan seluruh partai-partai politik, menurut hanya bersedia memberikan 2 kursi karena ingin
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Kahin, merupakan satu-satunya jalan pintas membangun kabinet persatuan nasional dari
138 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 139
