Page 149 - Perdana Menteri RI Final

oleh PPKI sebagai semacam badan keamanan boneka Jepang yang bersifat totaliter, yang
211
nasional kemudian dianggap sebagai kompromi. bergantung kepada organisasi militer Jepang.
Meskipun demikian, kedudukan badan ini di Selain itu, tantangan tidak hanya datang dari
bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) dan pihak Belanda, kelompok pemuda merasakan
bukan kementerian pertahanan menimbulkan bahwa pemerintah tidak mampu untuk
ketidakjelasan. KNI pada awalnya adalah badan memenuhi tuntutan yang diminta oleh mereka.
pendamping pemerintah untuk memobilisasi Kelompok pemuda, misalnya, tidak puas dengan
rakyat bukan sebagai badan perwakilan. ketidakrevolusioneran pemerintah dalam rapat
Sehingga kedudukan BKR menimbulkan massa di Ikada dan kelambanannya yang makin
pertanyaan, ia bukan alat untuk mengamankan nyata setelah Sekutu datang. Muncul perasaan
kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan, bahwa pemerintah tidak semangat melihat
207
bukan pula merupakan tentara rakyat. Mayor militansi pemuda di ibukota-ibukota daerah.
Urip menemui Hatta dan mengatakan bahwa Timbul suatu keyakinan bahwa kelesuan dan
Pertemuan Mohammad Hatta Dr. H. J. van Mook,
bekas opsir KNIL sepakat untuk menyerahkan kelambanan itu perlu diakhiri dan hal itu hanya
di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta.
tenaga mereka kepada TKR (Tenaga Keamanan dapat dilakukan dengan merombak pemerintah
Arsip Nasional Republik Indonesia
Rakyat). Hatta mengatakan kepada Urip bahwa agar bisa menjalankan langkah-langkah yang
pemerintah sedang membentuk TKR yang bisa mengikuti gerak laju perubahan yang
212
208
diambil dari tentara Peta. Hatta meminta berlangsung cepat. Menurut Anderson,
kekuasaannya dan didesakkan kepadanya oleh seharusnya terjadi pembagian kekuasaan secara
Urip untuk bersedia menjadi Kepala TKR dan ketidakmampuan untuk diterima oleh dunia luar
tekanan eksternal agar sikap Belanda lebih lunak jelas dan merata untuk menghindari munculnya
meminta sarannya mengenai lokasi markas juga oleh kekuatan revolusioner yang diwakili
214
terhadap Indonesia. Sukarno menugasi Hatta kekuasaan pemimpin yang tidak terkontrol.
besar TKR, yang kemudian berdasar usul Urip oleh pemuda di daerah adalah kenyataan yang
untuk mengeluarkan dekrit yang memberikan
diputuskan berlokasi di Purwokerto. semakin jelas menggerogoti semangat juang Tidak lama setelah Hatta mengumumkan
kekuasaan legislatif kepada KNIP. Hatta
kabinet. 213 Maklumat No. X, ia mengeluarkan lagi
menyetujuinya dan mengeluarkan sebuah
Meskipun Christinson melarang Sekutu untuk Maklumat Wakil Presiden pada 3 November
keputusan yang dikenal sebagai Maklumat
menyerang Sukarno dan Hatta dan sebetulnya Perubahan untuk beralih kepada sistem yang tentang kesempatan bagi rakyat untuk
Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober
telah memberikan semacam pengakuan de facto lebih demokratis dinyatakan oleh Sjahrir, tokoh mendirikan partai politik. Maklumat ini
1945 yang mengumumkan bahwa KNIP sebelum
terhadap pemerintah Republik, kedatangan yang lebih dipercaya oleh kelompok pemuda dikeluarkan atas usul BP KNIP yang memang
terbentuk Majelis Permusyarawatan Rakyat dan
Inggris memang mendorong kesukaran baru bagi karena sikapnya yang keras terhadap fasisme menginginkan terbentuknya partai-partai politik
209
kabinet. Kedudukan kabinet yang relatif kuat Jepang. Sjahrir, yang kritis terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi tugas sebagai untuk mencegah konsepsi sistem satu partai
sebenarnya didasarkan pada hubungan dengan ekstra peralihan yang menyebabkan munculnya badan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis negara (staatspartij) yang lebih disukai oleh
Jepang. Inggris bersedia berurusan dengan lembaga kepresidenan, menyarankan KNIP besar haluan negara. Untuk pekerjaan sehari-hari Sukarno. Munculnya maklumat tersebut selain
kabinet itu untuk memenuhi tujuan-tujuannya dapat berfungsi secara sementara sebagai badan maka dibentuklah Badan Pekerja KNIP di mana memang untuk mendorong proses demokratisasi
sendiri dengan berusaha memanfaatkan otoritas legislatif. Sukarno dan Hatta menerima usulan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi ketua dan dengan pemberian hak-hak yang lebih luas
mereka. Meskipun demikian, Belanda begitu ini. Lagipula Sukarno merasakan bahwa ia wakil ketua. Dengan perubahan ini maka sistem kepada rakyat untuk berserikat dan berpolitik,
memusuhi Sukarno dan “menganggap bahwa perlu menimbulkan kesan yang lebih liberal pemerintahan Indonesia telah sesuai dengan juga dikeluarkan untuk mempersiapkan pemilu
pemerintahannya dibayangi oleh awan hitam kepada Sekutu. Meskipun, sebetulnya ia sendiri rancangan UUD, yaitu kabinet presidensial pertama pasca kemerdekaan yang rencananya
210
kolaborasi”. Belanda menganggap bahwa ragu untuk menyatukan diri sepenuhnya yang diimbangi oleh suatu majelis rakyat. Hatta akan dilaksanakan di bulan Januari 1946.
pemerintah Indonesia tidak lebih dari pemerintah dengan peraturan yang akan mengurangi sendiri meyakini bahwa kekuasan demokratis Pada dasarnya, Hatta memang setuju dengan

136 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 137