Page 152 - Perdana Menteri RI Final
P. 152

berbagai macam golongan. Masyumi menentang     •  Menteri Pekerjaan Umum
                           penunjukkan Amir sebagai menteri pertahanan       Ir. Laoh
                           karena sebelumnya mereka yakin Amir            •  Menteri Kemakmuran

                           menggunakan dana jabatannya untuk membina         Sjafruddin Prawiranegara
                           kelompok pengikut dari kalangan militer. Hatta
                                                                          •  Menteri Pembagian Makanan Rakyat
                           meminta Sultan Hamengkubuwono IX sebagai          I.J. Kasimo
                           menteri pertahanan, namun Sultan menyatakan
                                                                          •  Menteri Agama
                           ketidaksanggupannya. Masalah pertahanan
                                                                             K.H. Maskur
                           memang salah satu masalah yang paling
                                                                          •  Menteri Negara
                           krusial dalam krisis di tahun 1948. Akhirnya
                                                                             Sultan Hamengkubuwono IX
                           Hatta sendiri yang memegang kursi menteri
                                                                          •  Menteri Pembangunan dan Pemuda
                           pertahanan sekaligus sebagai perdana menteri.
                                                                             Supeno
                                                                                                                                                                                                                               Hatta sebagai Menteri Pertahanan memimpin
                           SUSUNAN KABINET HATTA I                        Program Kabinet Hatta diumumkan pada                                                                                                                 rapat bersama staf militer di Gedung Agung
                                                                                                                                                                                                                               Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 1948.
                                                                          tanggal 16 Februari 1948, mencakup empat
                           •  Perdana Menteri
                                                                          program, yakni:                                                                                                                                      Arsip Nasional Republik Indonesia
                             Mohammad Hatta
                           •  Menteri Luar Negeri                         1.  Pelaksanaan perjanjian gencatan senjata
                                                                                                                                                  MENJALANKAN KEPUTUSAN SULIT DI
                             H. Agus Salim                                   Renville dan prinsip-prinsip politik serta                                                                          meninggalkan banyak kantong gerilya dan
                                                                                                                                                  TENGAH KRISIS                                  pindah ke wilayah terkepung yang dikuasai oleh
                           •  Menteri Dalam Negeri                           kelanjutan negoisasi-negoisasi dengan
                                                                                                                                                                                                 Republik. Kondisinya waktu itu sangat sulit
                             Sukiman Wirjosandjojo                           Belanda melalui Komisi Jasa Baik Dewan                               Untuk melanjutkan perundingan dengan
                                                                                                                                                                                                 untuk membujuk pasukan militer menarik diri
                                                                             Keamanan PBB (KTN).                                                  Belanda atas dasar Perundingan Renville, Hatta
                           •  Menteri Pertahanan
                                                                                                                                                                                                 dari pangkalan gerilya yang telah diperjuangkan
                             Mohammad Hatta                               2.  Mempercepat pembentukan Negara                                      mengangkat Moh. Roem sebagai ketua delegasi
                                                                                                                                                  yang mewakili Republik. Mereka berdua berada   tersebut. Namun, pemerintah dapat meyakinkan
                           •  Menteri Keuangan                               Indonesia Serikat (NIS) yang demokratis                                                                             tentara dengan mengatakan bahwa jaminan
                                                                                                                                                  di posisi yang sulit dan tidak menyenangkan
                             A.A. Maramis                                    dan berdaulat.
                                                                                                                                                                                                 plebisit yang diawasi PBB akan dilaksanakan
                                                                                                                                                  untuk melaksanakan perjanjian ini. Dalam
                           •  Menteri Perhubungan                         3.  Rasionalisasi ekonomi dan angkatan darat                                                                           di daerah tersebut.  Maka, pasukan militer
                                                                                                                                                                                                                   224
                                                                                                                                                  pidatonya,  Hatta  berpendapat  bahwa  “dengan
                             Ir. Djuanda                                     Republik.                                                                                                           Indonesia sekitar 35.000 orang meninggalkan
                                                                                                                                                  menerima persetujuan Renville ini, kita banyak
                           •  Menteri Penerangan                                                                                                                                                 kantong gerilya dan hanya tinggal sekitar 4.000
                                                                          4.  Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh                           mengalami kerugian dalam kenyataan dan
                             Mohammad Natsir                                                              221                                                                                    orang yang tidak mau dievakuasi, mayoritasnya
                                                                             perang dan pendudukan Jepang.                                        dalam perasaan, tetapi toh kita terima untuk
                                                                                                                                                                                                 adalah anggota laskar Hizbullah. 225
                           •  Menteri Kesehatan
                                                                          Program tersebut dan proses pelaksanaannya ini                          menyatakan kepada dunia, bahwa kita bersedia
                             Johannes Leimena
                                                                          disampaikan oleh Hatta kepada BP KNIP secara                            menyelesaikan persengketaan kita dengan        Dalam melaksanakan perundingan dengan
                           •  Menteri Perburuhan dan Sosial                                                                                       Belanda dengan  jalan  damai,  asal satu hak
                                                                          berkala. Menurut Hatta, tugas yang menanti                                                                             Belanda, Hatta mendasarkan kebijakannya
                             Kusnan
                                                                          segera pada saat itu adalah melaksanakan                                diakui oleh Belanda, yaitu kemerdekaan bangsa   atas kondisi riil situasi internasional dan dalam
                           •  Menteri Kehakiman                           persetujuan  Renville  dengan    perantaraan                            Indonesia”.  Hatta mulai melaksanakan syarat   negeri yang dihadapi oleh Indonesia.  Keadaan
                                                                                                                                                            223
                                                                                                                                                                                                                                  226
                             Susanto Tirtoprodjo                          KTN.  Perundingan akan diadakan berganti-                               perjanjian Renville yang paling kontroversial,   politik dalam negeri tidak bisa diabaikan, tidak
                                                                                222
                           •  Menteri PP dan K                            ganti, tiga minggu di Jakarta dan tiga minggu di                        yakni pengakuan terhadap garis van Mook.       hanya di wilayah Republik yang sah, tetapi juga
                             Ali Sastroamidjojo                           Kaliurang, Yogyakarta.                                                  Pasukan militer milik Republik terpaksa ditarik   wilayah lain di Indonesia yang diduduki Belanda




                           140   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  141
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157