Page 157 - Perdana Menteri RI Final
P. 157

dan di beberapa wilayah lain yang telah disulap   Belanda terus menekan pihak Republik dengan
 menjadi negara buatan Belanda. Meskipun   membentuk negara-negara federal di wilayah

 Kabinet Hatta mendapat tekanan yang kuat   yang telah direbutnya, tetapi mereka memperoleh
 terhadap jalan diplomatik yang ditempuhnya,   sedikit keberhasilan karena dukungan yang
 229
 ia tetap menekankan sikap politik realis yang   mereka dapatkan tidak bertahan lama.  Pada
 mengutamakan perdamaian dalam usaha   bulan Februari dibentuk negara Madura dan
 menyelesaikan persengketaan dengan Belanda.   negara Jawa Barat yang dinamakan Pasundan.
 Dengan penandatanganan perjanjian Renville,   Di bulan September 1948 dibentuk negara
 pemerintah  Indonesia  akan  melekaskan  Sumatera Selatan dan kemudian November 1948
 pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat   negara Jawa Timur. Upaya ini terus berlanjut
 (program kedua Kabinet Hatta). Menurut Hatta,   sampai terbentuk lima belas negara federal di

 Republik Indonesia menyetujui pembentukan   wilayah yang telah Belanda rebut. Pada tanggal
                                                                                             Kabinet Hatta mengadakan sidang untuk
 NIS bukan karena bentuk baginya yang menjadi   9 Maret 1948, van Mook mengumumkan           menentukan sikap pemerintah terhadap
                                                                                             pemberontakan PKI/Madiun.
 227
 pokok, melainkan kemerdekaan bangsa.    pemerintahan  sementara  untuk  Indonesia yang
 Bentuk boleh dipilih menurut kehendak   berbentuk federal dan ia akan menjadi presiden      Arsip Nasional Republik Indonesia
 rakyat, yang dapat dinyatakannya melalui   dari pemerintahan tersebut dibantu dengan
 kemerdekaan berpendapat. Namun, yang tidak   sekretariat kunci yang dikepalai oleh orang-
 boleh diabaikan dalam NIS yang akan datang   orang Belanda. Hatta tidak dilibatkan ke dalam
 itu adalah hak demokratis yang melekat pada   perencanaan pemerintahan federal sementara,
 setiap penduduk. Itulah mengapa, pembentukan   meskipun ia menawarkan untuk berpartisipasi.
 NIS yang demokratis menjadi pokok tujuan   Alasan penolakan tersebut ialah bagi pihak
 utama dalam program pemerintahan Republik.   Belanda belum terjadi penyelesaian politik
 Pemerintah Indonesia bersedia ikut aktif   yang final pengakuan Republik atas kekuasaan

 mendorong pembentukan NIS yang demokratis   Belanda. Tanpa persetujuan ataupun dengan
 oleh pemerintah sementara asalkan memenuhi   persetujuan Republik, Belanda bermaksud
 syarat, sebagai berikut:  membentuk Negara Indonesia Serikat yang
 akan diresmikan pada akhir tahun itu. Namun,
 a.  Perwakilan bagi Republik yang adil (fair
 perasaan pro-Republik di kalangan elite dan
 representation)
 dukungan yang tidak terlalu besar terhadap
 b.  Yang duduk dalam pemerintahan sementara   federalisme di kalangan rakyat muncul di dalam
 230
 hendaklah orang-orang yang memiliki   negara-negara federal tersebut.  Atas dasar
 kapasitas dan tanggung jawab  inilah, pihak Belanda mempertimbangkan

 dipakainya kekuatan militer untuk menyelesaikan
 c.  Pemerintah sementara itu berdasar kepada
 konflik dengan Indonesia.
 demokrasi dan menghargai tumbuhnya
                                                                                             PM Hatta berbincang-bincang dengan PM Anak
 demokrasi di kalangan rakyat                                                                Agung Gde Agung dan PM Adil Poeradiredja di
 Problem berat yang dihadapi Hatta tidak hanya
                                                                                             Jakarta.
 d.  Ada ketentuan yang nyata tentang kekuasaan   mengenai bagaimana sulitnya ia menjalankan
                                                                                             Arsip Nasional Republik Indonesia
 pemerintah sementara itu. 228  keputusan Renville, tapi juga bagaimana serangan




 144  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959           PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  145
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162